MEMPAWAH, JEJARING KALBAR – Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Safruddin Asra, mengapresiasi langkah cepat Polres Mempawah dalam menindaklanjuti aspirasi para sopir truk terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan aksi premanisme di sejumlah SPBU di Kabupaten Mempawah. Apresiasi tersebut disampaikan menyusul kegiatan penertiban dan pengawasan yang dilakukan jajaran Satreskrim Polres Mempawah di beberapa titik SPBU.
Menurut Safruddin, respons cepat aparat kepolisian menunjukkan komitmen dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya para sopir angkutan barang yang selama ini mengeluhkan adanya oknum yang memanfaatkan antrean BBM untuk melakukan pungutan tidak resmi. Ia menilai langkah tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Polres Mempawah yang langsung turun ke lapangan menindaklanjuti aspirasi para sopir truk. Ini merupakan respons yang baik dan patut didukung bersama agar masyarakat merasa terlindungi,” ujar Safruddin.
Ia mengatakan, persoalan distribusi BBM bersubsidi dan dugaan pungli di area SPBU tidak boleh dianggap sepele karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Kelancaran distribusi logistik, kata dia, sangat bergantung pada tersedianya BBM yang dapat diakses secara adil oleh para sopir angkutan.
Safruddin berharap pengawasan terhadap aktivitas di SPBU dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga tidak ada ruang bagi oknum yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dengan merugikan masyarakat. Menurutnya, upaya pencegahan harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum agar permasalahan serupa tidak kembali terulang.
Selain itu, ia mengajak para sopir truk dan masyarakat untuk tidak takut melaporkan apabila menemukan indikasi pungli, pemerasan maupun penyalahgunaan distribusi BBM subsidi. DPRD Mempawah, lanjutnya, siap menerima dan meneruskan setiap aspirasi masyarakat kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
“Jangan takut melapor apabila menemukan praktik yang merugikan masyarakat. DPRD akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait agar setiap persoalan yang disampaikan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak, mulai dari pengelola SPBU, aparat pemerintah, hingga masyarakat, untuk bersama-sama menjaga tata kelola distribusi BBM yang transparan dan tepat sasaran. Dengan sinergi yang baik, Safruddin optimistis pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat dan praktik pungli maupun premanisme dapat dicegah sejak dini. *** (Bung Ranie)
