MEMPAWAH, JEJARING KALBAR – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Mempawah meminta Pemerintah Kabupaten Mempawah mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta memperkuat pengawasan terhadap serapan anggaran guna meningkatkan efektivitas pembangunan dan pendapatan daerah.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Mempawah dari Fraksi PKB, Subandio, dalam penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Subandio mengatakan rekomendasi tersebut disusun setelah Fraksi PKB mencermati seluruh tahapan pembahasan, mulai dari penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD 2025 oleh Bupati Mempawah, pandangan umum fraksi-fraksi, jawaban bupati, rapat komisi, pembahasan Badan Anggaran, hingga laporan hasil kerja Banggar DPRD.
“Fraksi PKB berpandangan masih ada ruang yang dapat dioptimalkan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Salah satunya melalui pemanfaatan aset daerah yang lebih maksimal sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, aset daerah yang memiliki nilai ekonomi perlu dikelola secara profesional agar menjadi sumber pendapatan yang produktif dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain pengelolaan aset, Fraksi PKB juga mendorong peningkatan kinerja BUMD agar mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
“Kami berharap BUMD mampu meningkatkan kinerja usahanya sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah semakin besar. BUMD harus menjadi salah satu motor penguatan ekonomi daerah,” katanya.
Fraksi PKB juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap serapan anggaran di setiap perangkat daerah. Menurut Subandio, pengawasan yang optimal akan mendorong pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pengawasan terhadap serapan anggaran perangkat daerah harus diperkuat. Dengan begitu pelaksanaan program pembangunan akan lebih efektif, tepat sasaran, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Subandio menambahkan, Fraksi PKB mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Ia berharap seluruh rekomendasi DPRD dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan APBD pada tahun-tahun mendatang. *** (Bung Ranie)
