MEMPAWAH, JEJARING KALBAR – DPRD Kabupaten Mempawah berkomitmen menindaklanjuti berbagai keluhan yang disampaikan ratusan sopir truk terkait distribusi solar subsidi di Kabupaten Mempawah. Komitmen tersebut disampaikan saat menerima aksi unjuk rasa sekitar 200 sopir truk yang mendatangi Gedung DPRD Mempawah, Rabu (3/6/2026).
Ketua DPRD Mempawah Safruddin Asra mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat kerja bersama Pertamina, pengelola SPBU dan instansi terkait guna mencari solusi atas persoalan yang selama ini dikeluhkan para sopir.
Menurut Safruddin, berdasarkan data yang diterimanya, setiap SPBU memperoleh kuota solar subsidi yang seharusnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun fakta di lapangan menunjukkan masih terjadi antrean panjang dan kelangkaan solar subsidi.
“Kalau melihat data, seharusnya kuota tersebut cukup. Tetapi kenyataannya masih banyak keluhan dari masyarakat dan para sopir,” ujarnya.
DPRD, lanjut Safruddin, sepakat mendorong penertiban terhadap praktik pelangsiran dan aktivitas penampungan solar subsidi yang diduga menjadi salah satu penyebab terganggunya distribusi BBM bersubsidi. Selain itu, DPRD juga meminta adanya pengawasan dan penindakan terhadap dugaan pungutan liar yang terjadi di sejumlah SPBU.
“Kami akan memanggil seluruh pihak terkait untuk mencari solusi bersama. Aspirasi yang disampaikan para sopir akan kami kawal hingga ada langkah nyata di lapangan,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, para sopir menyampaikan sedikitnya lima tuntutan kepada DPRD dan pemerintah daerah. Koordinator aksi, Umar Faruq, mengatakan salah satu persoalan utama yang mereka hadapi adalah maraknya aktivitas pelangsir solar subsidi yang diduga memicu antrean panjang di SPBU.
“Kami meminta aparat penegak hukum dan pemerintah daerah menertibkan pelangsir solar subsidi karena kami menduga aktivitas tersebut menjadi penyebab antrean panjang dan kelangkaan BBM subsidi,” katanya.
Para sopir juga meminta penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga membeli dan menimbun solar subsidi untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Menurut mereka, solar subsidi yang semestinya dijual sesuai harga pemerintah justru kerap diperjualbelikan kembali dengan harga jauh lebih mahal.
Selain itu, massa menolak segala bentuk pungutan liar di SPBU dan meminta adanya pengawasan ketat terhadap oknum yang meminta biaya tambahan di luar harga resmi BBM subsidi. Mereka juga mendesak adanya transparansi dalam distribusi BBM subsidi agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran.
Tak hanya itu, para sopir berharap pemerintah daerah dan Pertamina dapat menjamin ketersediaan solar subsidi bagi angkutan barang dan masyarakat kecil yang bergantung pada BBM subsidi untuk menunjang aktivitas ekonomi sehari-hari.
Menanggapi aspirasi tersebut, PS Kasat Reskrim Polres Mempawah Iptu Erick Pattimura menegaskan pihaknya akan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang disampaikan massa aksi.
Menurut Erick, kepolisian siap melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap pelangsir maupun pihak-pihak yang terbukti melakukan praktik pungutan liar di lingkungan SPBU.
“Kami akan melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap pelangsir serta oknum yang melakukan pungli di SPBU,” tegasnya.
Ia juga mengajak para sopir untuk turut memberikan informasi kepada aparat apabila menemukan adanya praktik penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di lapangan sehingga dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. *** (Bung Ranie)
