SAMBAS, JEJARING KALBAR — DPRD Kabupaten Sambas mendorong penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana hingga tingkat desa. Hal itu menjadi salah satu pembahasan saat DPRD Sambas berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Senin (14/9/2026).
Koordinasi yang berlangsung di ruang rapat BPBD Kalbar tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Figo, SH, MH. Rombongan diterima Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar, Judan, S.Pd., M.Pd., bersama Sekretaris BPBD Kalbar, Supriyono, S.STP., M.Si., serta jajaran.
Figo mengatakan, kesiapsiagaan harus dibangun sebelum bencana terjadi. Pemerintah daerah perlu menyiapkan personel, peralatan, posko hingga masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana.
“Mitigasi dan kesiapsiagaan harus kita perkuat sejak awal. Ketika terjadi bencana, pemerintah tidak boleh baru bergerak setelah dampaknya meluas. Kesiapan personel, peralatan, posko, masyarakat, termasuk kebutuhan air bersih, harus dipersiapkan,” kata Figo.
Sejumlah wilayah Kabupaten Sambas menjadi perhatian dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di antaranya Kecamatan Paloh, Sajingan Besar, Tangaran, dan Jawai. Menghadapi kemarau panjang, pembentukan posko gabungan penanggulangan bencana dinilai dapat menjadi bagian dari langkah kesiapsiagaan.
Persoalan kebutuhan air bersih akibat kemarau juga menjadi pembahasan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yang mengalami kesulitan air.
Selain kesiapan pemerintah, penguatan masyarakat di tingkat desa juga dinilai penting. Program Desa Tangguh Bencana perlu terus diperkuat agar masyarakat memiliki kemampuan melakukan mitigasi dan respons awal ketika terjadi bencana.
“Kita ingin masyarakat di wilayah rawan bencana memiliki kesiapsiagaan yang baik. Program Desa Tangguh Bencana harus terus diperkuat sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan mitigasi dan respons awal ketika terjadi bencana,” jelas Figo.
Dalam pertemuan tersebut turut dibahas kelengkapan regulasi dan dokumen penanggulangan bencana di Kabupaten Sambas, antara lain Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana.
Figo berharap hasil koordinasi dengan BPBD Kalbar dapat menjadi bahan bagi DPRD Sambas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memperkuat kesiapan pemerintah daerah menghadapi berbagai ancaman bencana.
“Penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” pungkasnya. ***
