SAMBAS, JEJARING KALBAR – Melalui Dialog Publik yang digelar Forum Pemekaran Dapil Kalimantan Barat III, Bupati Sambas H. Satono, S.Sos.I., M.H. mendorong pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat III untuk memperkuat representasi politik masyarakat wilayah perbatasan.
Hal tersebut disampaikan Satono saat menjadi keynote speaker dalam Dialog Publik bertema “Menguatkan Representasi Politik Wilayah Perbatasan melalui Pembentukan Dapil Kalimantan Barat III” di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Selasa (11/8/2026).
Satono mengatakan, penataan dapil merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem representasi politik yang lebih adil dan proporsional bagi masyarakat Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kota Singkawang.
Menurutnya, masyarakat di tiga daerah tersebut memiliki harapan besar agar suara dan kepentingan mereka dapat lebih terakomodasi dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat pusat.
“Pembentukan dapil ini diharapkan membuka peluang lebih luas bagi lahirnya wakil rakyat yang benar-benar memahami kondisi, kebutuhan, serta persoalan yang dihadapi masyarakat Sambas, Bengkayang dan Singkawang,” kata Satono.
Ia menegaskan, keterwakilan politik yang kuat di DPR RI memiliki peran penting dalam memperjuangkan berbagai program pembangunan daerah, terutama kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan.
Dialog publik tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Sambas H. Abu Bakar, S.Pd.I., Anggota DPRD Kalimantan Barat Ir. H. Suriansyah, M.M.A., Wakil Bupati Sambas, Ketua KPU Kalimantan Barat, anggota DPRD Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang, Bupati Bengkayang periode sebelumnya, kepala OPD Kabupaten Sambas serta tamu undangan lainnya.
Forum tersebut menjadi ruang untuk menyerap dan memperkuat aspirasi terkait gagasan pembentukan Dapil Kalimantan Barat III yang meliputi Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kota Singkawang.
“Dengan keterwakilan politik yang lebih kuat, aspirasi masyarakat wilayah perbatasan diharapkan dapat tersampaikan secara lebih efektif dan menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan serta pembangunan di tingkat nasional,” ujar Ketua DPRD, Abu Bakar. ***
