PONTIANAK, JEJARING KALBAR — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta seluruh bupati dan wali kota memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah. Berdasarkan data per 2 September 2026, Kubu Raya, Mempawah, dan Kota Pontianak masuk kategori berbahaya dengan angka PM2.5 masing-masing mencapai 746, 444, dan 417.
Hal itu disampaikan Norsan saat memimpin Rapat Kerja Bersama Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Barat di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (8/9/2026). Ia mengungkapkan hingga 1 September tercatat 1.053 kasus ISPA, sementara pantauan satelit menunjukkan 7.569 titik panas di Kalbar. Ketapang menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak, yakni 4.086 titik, disusul Kubu Raya 954 titik dan Kayong Utara 619 titik.
Norsan menegaskan penanganan persoalan tersebut tidak bisa dilakukan secara sektoral. Ia meminta setiap daerah segera menyusun rencana aksi yang konkret, lengkap dengan target, penanggung jawab, lokasi, serta dampaknya bagi masyarakat. “Mari kita ubah cara kerja kita dari sektoral menjadi lintas sektor, dari berbasis program menjadi berbasis penyelesaian masalah,” tegasnya.
Selain karhutla, Norsan meminta kepala daerah mengawal program prioritas Presiden secara terintegrasi. Di sektor ekonomi, pertumbuhan Kalbar pada triwulan II 2026 mencapai 5,87 persen dengan 410 izin usaha diterbitkan. Sementara inflasi Juli mencapai 3,18 persen, dengan Ketapang menjadi daerah yang perlu diwaspadai karena berada di angka 3,73 persen.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian. Dari 497 titik SPPG, sebanyak 71 titik berstatus warning atau suspended. Norsan meminta pasokan bahan makanan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM lokal agar program tersebut sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
Di sektor perumahan, backlog Kalbar mencapai 667.266 unit. Tiga daerah dengan angka tertinggi yakni Sintang 81.479 unit, Ketapang 75.355 unit, dan Kubu Raya 65.452 unit. Norsan juga menyoroti Koperasi Merah Putih, di mana 431 unit atau 61 persen masih memiliki capaian di bawah 50 persen.
Sementara di bidang kesehatan, tercatat 6.350 kasus TBC terkonfirmasi di Kalbar. Norsan meminta penanganannya melibatkan lintas sektor, termasuk perbaikan sanitasi dan perumahan. “Penanganan ini tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Kesehatan,” pungkasnya. ***
