SEMARANG, JEJARING KALBAR, – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih penghargaan atas capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 dengan kategori tinggi dan menempati peringkat keempat terbaik nasional.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI Tahun 2025 di Hotel Horison Ultima Sentraland, Kota Semarang, Kamis (21/5/2026).
Provinsi Kalimantan Barat tercatat sebagai daerah dengan nilai IDI tertinggi di Pulau Kalimantan dengan skor 86,17. Capaian itu sekaligus menempatkan Kalbar masuk empat besar nasional dalam kategori kualitas demokrasi tinggi.
Penghargaan diterima langsung oleh Ria Norsan dari Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, Sonny Harry B. Harmadi.
Usai menerima penghargaan, Ria Norsan menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat atas terjaganya iklim demokrasi yang kondusif di daerah.
“Ini membuktikan bahwa demokrasi di Kalbar berjalan baik. Kebebasan berpendapat terjaga, pemilu berlangsung aman, dan ruang partisipasi publik terus kita buka. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi,” ujarnya.
Menurut Norsan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas serta keharmonisan daerah.
Ia mengatakan, pemerintah daerah juga akan terus mendorong pendidikan politik, transparansi pemerintahan, serta memperkuat kolaborasi dengan media dan lembaga swadaya masyarakat.
“Demokrasi tidak cukup hanya baik secara angka, tetapi juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, demokrasi harus terus dijaga,” tegasnya.
Norsan juga menyinggung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar yang saat ini mencapai 72,09. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan kualitas demokrasi.
“Kita berharap IPM Kalbar terus meningkat. Jika kualitas SDM semakin baik, maka kualitas demokrasi melalui IDI juga akan semakin kuat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Lodewijk F. Paulus, menyampaikan evaluasi IDI menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
“Melalui forum evaluasi nasional capaian IDI ini, kita diharapkan dapat bersama-sama melakukan evaluasi terhadap indikator demokrasi secara berkesinambungan, terukur, dan strategis guna memperkuat kemajuan demokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.
Sebagai informasi, Indeks Demokrasi Indonesia merupakan instrumen resmi untuk mengukur kualitas demokrasi di setiap provinsi, meliputi aspek kebebasan sipil, hak politik, serta kinerja lembaga demokrasi. *** (Bung Ranie)
