SAMBAS, JEJARING KALBAR – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sambas meminta pemerintah daerah memastikan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar hingga kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Anggota DPRD Kabupaten Sambas dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendro Sudomo, S.Kom, mengatakan tambahan anggaran harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Sambas.
Hal itu disampaikannya saat menjadi juru bicara Fraksi PDI Perjuangan dalam Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Sambas terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Sambas, Rabu (9/9).
Hendro menyebutkan, sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian meliputi pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan, peningkatan mutu dan sarana prasarana rumah sakit umum daerah (RSUD) maupun puskesmas, serta pemenuhan fasilitas pendidikan secara merata.
Selain belanja daerah, Fraksi PDI Perjuangan turut mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pelayanan, integrasi sistem perpajakan, serta pendataan potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap maksimal.
Namun, upaya meningkatkan pendapatan daerah tersebut diminta tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Fraksi PDI Perjuangan mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui digitalisasi pelayanan, integrasi sistem perpajakan serta pendataan potensi pajak dan retribusi. Namun, upaya tersebut diminta tetap dilakukan secara cermat dan humanis agar tidak menambah beban masyarakat maupun pelaku UMKM,” ujar Hendro.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap ancaman karhutla dan kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan serta aktivitas masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah memastikan kesiapan anggaran untuk memperkuat operasional Satuan Tugas Karhutla, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Kesiapan sektor kesehatan dan pendidikan juga dinilai penting, terutama dalam mengantisipasi dampak kabut asap melalui penyediaan kebutuhan medis serta perlindungan bagi anak-anak.
Di sisi pembiayaan, Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar anggaran digunakan secara akuntabel dan tepat sasaran, terutama untuk kebutuhan pembangunan yang mendesak. Transparansi juga dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui manfaat dari setiap kebijakan anggaran yang diambil pemerintah daerah.
“Intinya, perubahan APBD harus benar-benar kembali kepada kepentingan masyarakat. Anggaran harus tepat sasaran, terukur, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kabupaten Sambas,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan selanjutnya menyatakan persetujuan agar Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 dibahas lebih lanjut bersama pihak eksekutif. ***
