SAMBAS, JEJARING KALBAR – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Sambas meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terperinci sumber kenaikan target pendapatan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp1,93 triliun.
Anggota DPRD Kabupaten Sambas dari Fraksi Golkar, Hj. Uray Farida, mengatakan target tersebut meningkat sekitar 4,84 persen dibandingkan anggaran sebelumnya. Karena itu, pemerintah daerah diminta menguraikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dana transfer dari pemerintah pusat dan antardaerah terhadap kenaikan tersebut.
Menurutnya, penjelasan yang transparan diperlukan agar DPRD dan masyarakat dapat mengetahui sejauh mana upaya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan dari potensi yang dimiliki Kabupaten Sambas.
“Jangan sampai peningkatan pendapatan daerah hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Kami mempertanyakan sejauh mana upaya pemerintah dalam mengoptimalkan PAD melalui perbaikan tata kelola pajak dan retribusi daerah yang terukur serta berorientasi pada peningkatan pelayanan publik,” ujar Uray Farida saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Golkar terhadap Rancangan Perubahan APBD 2026.
Selain mempertanyakan proyeksi pendapatan, Fraksi Golkar menyoroti realisasi pendapatan daerah pada semester I 2026. Pemerintah daerah diminta memperkuat pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan, khususnya dari sektor riil, agar target pendapatan dapat tercapai hingga akhir tahun anggaran.
Pada sisi belanja, Fraksi Golkar meminta kejelasan mengenai alokasi anggaran untuk mitigasi bencana, terutama penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penyediaan air bersih, serta penanganan dampak kesehatan akibat musim kemarau.
Uray menilai kebutuhan tersebut perlu mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran, mengingat kondisi cuaca berpotensi meningkatkan risiko bencana dan mengganggu kesehatan masyarakat.
Di bidang kesehatan, Fraksi Golkar menyatakan dukungan terhadap penguatan layanan rujukan di Kabupaten Sambas, termasuk layanan rumah sakit rujukan jantung dan penetapan RSUD Pemangkat sebagai rumah sakit rujukan stroke untuk wilayah Singbebas.
Namun, menurut Uray, pengembangan layanan tersebut harus diikuti dukungan anggaran yang memadai, terutama untuk pengadaan peralatan medis modern dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan profesional.
Dengan dukungan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, peningkatan layanan rujukan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata serta memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
