SAMBAS, JEJARING KALBAR – Komisi II DPRD Kabupaten Sambas melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Barat, Senin (14/9/2026), untuk berkonsultasi dan berkoordinasi mengenai pengelolaan, pembinaan, serta pengawasan wilayah laut pascaimplementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kunjungan tersebut diterima langsung Kepala DKP Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Natalia Karyawati, ME, bersama jajaran. Dalam pertemuan itu, pihak DKP Kalbar memaparkan kebijakan, capaian kinerja, serta strategi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Kalimantan Barat.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sambas, Erwin Johana, SH, mengapresiasi sambutan dan keterbukaan informasi yang diberikan jajaran DKP Kalbar. Menurutnya, pemaparan tersebut memberikan pemahaman mengenai pembagian kewenangan pengelolaan laut sekaligus pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Meski kewenangan pengelolaan laut berada pada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetap memiliki kepentingan besar untuk memperjuangkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi harus terus diperkuat,” ujar Erwin.
Ia mengatakan, potensi kelautan dan perikanan di Kalimantan Barat, khususnya wilayah pesisir Kabupaten Sambas, perlu didukung melalui kebijakan yang berpihak kepada nelayan, peningkatan pengawasan sumber daya kelautan, serta penguatan kelembagaan dan pelayanan publik.
Komisi II DPRD Sambas juga mengapresiasi kinerja DKP Kalbar dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, termasuk melalui penguatan pengawasan di lapangan serta pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas.
Erwin menilai upaya tersebut penting untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
“Kami berharap hasil kunjungan kerja ini menjadi referensi penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD, sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sambas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan,” katanya.
Kunjungan kerja tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antarlembaga serta mendukung tata kelola kelautan yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan nelayan, dan pengembangan ekonomi daerah berbasis sumber daya kelautan dan perikanan. ***
