KETAPANG, JEJARING KALBAR — Pemerintah Kabupaten Ketapang menaikkan status penanganan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dari siaga menjadi tanggap darurat, mulai Rabu (2/9/2026).
Keputusan ini diambil setelah Karhutla meluas ke 15 dari 20 kecamatan, disertai memburuknya kualitas udara dan krisis air bersih di sejumlah wilayah.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengatakan, peningkatan status tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengerahkan sumber daya secara lebih luas.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan kepala desa diminta memperkuat penanganan Karhutla sekaligus dampak kekeringan di wilayah masing-masing.
“Ini menjadi dasar kita untuk mengambil kebijakan yang lebih jauh, termasuk mengerahkan sumber daya yang ada untuk penanggulangan karhutla,” ujarnya.
Menurut Alexander, persoalan utama penanganan saat ini bukan pada personel, melainkan keterbatasan peralatan dan sumber air. Pemkab meminta pemerintah pusat meningkatkan intensitas operasi water bombing, khususnya untuk menjangkau wilayah pedalaman dan lahan mineral.
Saat ini dua helikopter bantuan BNPB telah berada di Bandara Rahadi Oesman, masing-masing untuk water bombing serta survei dan pemantauan.
Pemkab juga meminta Pertamina memastikan ketersediaan avtur untuk mendukung operasional helikopter. Alexander menilai penambahan armada tidak akan optimal jika pasokan bahan bakar tidak tersedia.
“Percuma juga nanti helikopter water bombing sudah ada, namun avturnya tidak tersedia,” katanya.
Dampak asap juga mulai mengancam kesehatan masyarakat. Dalam rapat penetapan status tanggap darurat disebutkan kualitas udara Ketapang telah mencapai ISPU 300 atau kategori sangat tidak sehat, sementara Dinas Kesehatan mencatat 803 kasus ISPA.
Pemerintah mengimbau masyarakat menggunakan masker dan mengurangi aktivitas maupun perjalanan ke wilayah yang terdampak asap tebal.
Alexander bahkan mempertimbangkan penutupan sementara akses Jalan Pelang apabila asap semakin membahayakan pengguna jalan.
“Kalau memang tidak memungkinkan lagi, tutup saja Jalan Pelang agar tidak ada korban dengan kondisi yang ada,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah mewaspadai dampak kekeringan, termasuk krisis air bersih dan potensi peningkatan penyakit seperti diare.
Di tengah kondisi tersebut, Alexander meminta camat dan kepala desa aktif menangani Karhutla serta memperketat larangan pembakaran.
“Tidak boleh membakar dalam bentuk apa pun dan tujuan apa pun. Tahan dulu. Bakar sampah pun jangan dulu,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh pihak bersinergi dan bergotong royong menghadapi Karhutla, kekeringan, dan krisis air bersih di Ketapang. (Yoga)
