MEMPAWAH, JEJARING KALBAR – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Mempawah menyoroti persoalan rendahnya serapan anggaran dan keterlambatan pelaksanaan program pemerintah daerah. Evaluasi menyeluruh dinilai perlu dilakukan agar APBD 2027 dapat direalisasikan tepat waktu dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, Abdul Kadir, dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2027.
Abdul Kadir menegaskan, keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang berulang setiap tahun berpotensi menyebabkan penumpukan pekerjaan pada akhir tahun anggaran, menurunkan kualitas pembangunan, hingga meningkatkan risiko sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan, memperbaiki kinerja perangkat daerah, serta mempercepat pelaksanaan program sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat terserap secara optimal dan tepat sasaran.
Selain persoalan serapan anggaran, Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui inovasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset secara produktif, serta kemitraan dengan pihak swasta tanpa menambah beban masyarakat.
Fraksi Golkar menyetujui Raperda APBD 2027 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, dengan catatan berbagai saran dan evaluasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah. *** (Bung Ranie)
