MEMPAWAH, JEJARING KALBAR – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Mempawah menyoroti tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat serta besarnya porsi belanja pegawai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Sorotan tersebut disampaikan H. Anwarsyah, S.E., dalam pandangan umum Fraksi NasDem pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Mempawah, Jumat (16/10/2026). NasDem menilai struktur anggaran tersebut perlu menjadi perhatian agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam dokumen pandangan umumnya, NasDem mencatat target pendapatan daerah sebesar Rp954,96 miliar, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp215,57 miliar atau 22,57 persen. Sementara itu, pendapatan transfer mencapai Rp739,39 miliar atau 77,43 persen. Kondisi ini dinilai menunjukkan kemandirian fiskal daerah yang masih perlu diperkuat.
Di sisi belanja, RAPBD 2027 direncanakan mencapai Rp1,019 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja pegawai mencapai Rp481,89 miliar atau 47,25 persen, sedangkan belanja modal hanya Rp65,7 miliar atau 6,44 persen. NasDem mendorong evaluasi terhadap belanja yang kurang produktif serta penguatan alokasi untuk infrastruktur, pelayanan dasar, dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Haji Anwarsyah melalui pandangan umum Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan pungutan. Selain itu, pemerintah daerah diminta memastikan penyaluran hibah dan bantuan sosial berlangsung transparan, akuntabel, serta tepat sasaran. NasDem turut meminta penjelasan terbuka mengenai defisit RAPBD sebesar Rp64,86 miliar yang direncanakan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), agar penggunaannya benar-benar produktif dan perencanaan anggaran semakin berkualitas. *** (Bung Ranie)
