SAMBAS, JEJARING KALBAR – DPRD Kabupaten Sambas melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 secara umum sudah berjalan cukup baik. Penilaian tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada Selasa 5 Mei 2026.
Ketua Pansus LKPJ, Mardani, mengatakan bahwa capaian pembangunan daerah menunjukkan tren positif di sejumlah indikator utama. Di antaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 72,08 serta pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 4,74 persen.
“Secara umum kita melihat kinerja pemerintah daerah cukup baik. Indikator makro seperti IPM, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan angka kemiskinan menunjukkan arah yang positif,” ujar Mardani.
Selain itu, DPRD juga mencatat sejumlah capaian lain seperti meningkatnya status desa mandiri, membaiknya indeks reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup. Bahkan, Kabupaten Sambas masih menjadi daerah dengan capaian IPM tertinggi di tingkat kabupaten se-Kalimantan Barat.
Kendati demikian, Pansus menyoroti sejumlah hal yang masih perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya adalah tingkat pengangguran terbuka yang meskipun menurun, masih berada di atas posisi awal dalam RPJMD 2021–2026.
Mardani menegaskan, kondisi tersebut memerlukan langkah kebijakan yang lebih konkret, terutama dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal.
“Pengurangan pengangguran harus menjadi fokus. Kita perlu kebijakan yang lebih efektif, termasuk mendorong investasi yang menyerap tenaga kerja lokal,” tegasnya.
DPRD berharap catatan dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan ke depan, khususnya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. ***
