SAMBAS, JEJARING KALBAR – Delapan fraksi DPRD Kabupaten Sambas menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kendati demikian, seluruh fraksi memberikan catatan penting agar Pemerintah Kabupaten Sambas lebih serius meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Peningkatan PAD dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan Kabupaten Sambas terhadap dana transfer pemerintah pusat yang masih mendominasi struktur pendapatan daerah.
Hal tersebut mengemuka dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sambas yang dipimpin Ketua DPRD Sambas, H. Abu Bakar, S.Pd.I. Dalam sidang tersebut, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sambas, Mardani, memaparkan postur APBD 2027.
Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,85 triliun, terdiri atas PAD Rp317,18 miliar dan pendapatan transfer Rp1,53 triliun. Sementara belanja daerah sebesar Rp1,72 triliun dengan pembiayaan daerah surplus Rp127 miliar.
“Komposisi ini menunjukkan ketergantungan kita terhadap transfer pusat masih tinggi. PAD baru sekitar 17 persen dari total pendapatan. Ini yang menjadi catatan utama dari semua fraksi,” ujar Mardani.
Dalam pendapat akhir fraksi, Gerindra mengapresiasi kenaikan PAD di tengah penurunan pendapatan transfer. Fraksi ini meminta pemerintah daerah terus mengembangkan potensi pendapatan agar peningkatannya lebih signifikan.
Fraksi NasDem mendorong optimalisasi PAD, efisiensi belanja, serta pemerataan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sementara Fraksi Golkar meminta peningkatan PAD dilakukan secara transparan dan berkeadilan tanpa membebani masyarakat kecil. Sejumlah potensi yang disoroti meliputi BPHTB, PBB-P2, pajak makan dan minum, retribusi PBG, parkir, serta opsen pajak.
Fraksi PDI Perjuangan menilai pemerintah daerah tidak boleh pasif menghadapi penurunan dana transfer. Selain mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan dan pengawasan kebocoran pajak serta retribusi, fraksi ini mengusulkan pembentukan Badan atau Dinas Pendapatan Daerah sebagai OPD tersendiri agar pengelolaan PAD lebih fokus.
Fraksi PKB meminta target PAD disusun secara realistis dengan tetap menghadirkan terobosan. Potensi perdagangan lintas batas, pariwisata, perikanan dan kelautan, perkebunan, pertanian modern, serta aset daerah yang belum dimanfaatkan juga dinilai perlu dioptimalkan.
Senada, Fraksi PAN mendorong strategi konkret melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, pariwisata, dan pengelolaan aset daerah. Fraksi PKS juga meminta pemerintah terus berinovasi menggali sumber pendapatan baru secara terukur tanpa membebani masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro.
Sementara Fraksi Demokrat menyoroti penurunan pendapatan daerah sekitar 0,86 persen, dari Rp1,87 triliun menjadi Rp1,85 triliun. Pemerintah daerah diminta tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat, tetapi memperkuat PAD melalui perbaikan tata kelola, digitalisasi pelayanan, serta optimalisasi pajak dan retribusi.
Mardani mengatakan, Banggar sependapat dengan berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi. Pemerintah daerah diminta lebih optimal menggali pendapatan dari pajak, retribusi, dan pengelolaan aset daerah tanpa menambah beban masyarakat kecil.
Banggar juga meminta pemerintah daerah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bapenda Provinsi Kalimantan Barat untuk mengidentifikasi potensi dan kendala, sekaligus mencari solusi agar penerimaan dana bagi hasil provinsi untuk Kabupaten Sambas dapat lebih optimal.
“Intinya, semua fraksi setuju Raperda APBD 2027 disahkan menjadi Perda. Tapi dengan catatan, PAD harus terus ditingkatkan. Itu yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama di tahun 2027,” pungkasnya. ***












