SAMBAS, JEJARING KALBAR – DPRD Kabupaten Sambas menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Bupati Sambas, Satono, memastikan seluruh masukan dan catatan fraksi akan menjadi perhatian pemerintah daerah.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda APBD 2027, Jumat (20/11/2026). Sidang dipimpin Ketua DPRD Sambas, H. Abu Bakar, S.Pd.I, dan dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Bupati Sambas, Satono, Sekretaris Daerah, Rachmad Robbi, unsur Forkopimda, serta jajaran perangkat daerah.
Laporan Banggar yang disampaikan juru bicara DPRD dari Fraksi PDIP, Mardani menyebutkan, pembahasan Raperda APBD 2027 telah dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pada 10–20 November 2026. Hasil pembahasan menyepakati target pendapatan daerah sebesar Rp1,85 triliun, belanja daerah Rp1,72 triliun, serta surplus pembiayaan Rp127 miliar.
Banggar meminta pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak, retribusi, dan pengelolaan aset tanpa membebani masyarakat kecil. Selain itu, belanja daerah diminta lebih efisien dan tepat sasaran, dengan memprioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Delapan fraksi DPRD, yakni Gerindra, NasDem, Golkar, PDI Perjuangan, PKB, PAN, PKS, dan Demokrat, menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD 2027. Kendati demikian, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan, mulai dari pemerataan pembangunan hingga desa, pesisir dan perbatasan, peningkatan pelayanan dasar, hingga optimalisasi pendapatan daerah.
Beberapa persoalan khusus turut menjadi perhatian. Fraksi Gerindra menyoroti kemacetan di wilayah Tebas dan mengusulkan pembangunan jalan alternatif. Fraksi PDI Perjuangan mendorong pembentukan badan atau dinas pendapatan daerah yang berdiri sendiri untuk mengoptimalkan PAD. Sementara Fraksi PKB meminta verifikasi penerima bantuan sosial agar penyalurannya tepat sasaran.
Fraksi PAN dan PKS juga mengingatkan penurunan belanja daerah sebesar 8,62 persen dibandingkan APBD Murni 2026 agar tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan dasar masyarakat.
Sementara itu, Bupati Sambas, Satono, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Banggar dan delapan fraksi, atas pembahasan APBD 2027. Menurutnya, pembahasan bersama eksekutif dan legislatif tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menghasilkan anggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Semua masukan dan saran dari setiap fraksi akan kami tindaklanjuti. Berbagai masukan, saran, dan catatan yang disampaikan dalam pembahasan menjadi perhatian serius bagi kami. Ini adalah wujud sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membangun Kabupaten Sambas,” kata Satono.
Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen melaksanakan APBD 2027 secara disiplin, transparan, dan akuntabel. Satono juga meminta seluruh OPD bekerja optimal agar program yang telah direncanakan dapat direalisasikan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Dengan disetujuinya Raperda ini, selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Kami berkomitmen untuk melaksanakan APBD 2027 ini secara disiplin, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan apa yang telah kita sepakati bersama,” pungkasnya. ***










