SAMBAS, JEJARING KALBAR – DPRD Kabupaten Sambas melanjutkan upaya penyelesaian persoalan Taman Wisata Alam (TWA) Sungai Bening melalui koordinasi dan konsultasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sambas, Lerry Kurniawan Figo, S.H., M.H., tersebut merupakan tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Kampung Sungai Bening, Batang Air, dan Asuansang, Kecamatan Sajingan Besar, pada 20 Oktober 2026.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD diterima oleh perwakilan BKSDA Kalbar, Wahyu dan Imam. Hadir pula Ketua DPRD Sambas, Abu Bakar, S.Pd.I., sejumlah anggota DPRD, serta Camat Sajingan Besar. Sejumlah persoalan menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut, di antaranya status lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan TWA, penataan batas kawasan hutan, serta penanganan perkara Suryanto Gao yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegakan hukum kehutanan.
Figo mengatakan, koordinasi ini merupakan bentuk komitmen DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan melalui RDP. Pihaknya berharap persoalan yang dihadapi masyarakat dapat memperoleh perhatian dan penyelesaian secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
“Kami datang ke BKSDA untuk menyampaikan langsung hasil RDP tanggal 20 Oktober 2026. Ini adalah tugas kami sebagai DPRD, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Sungai Bening, Batang Air, dan Asuansang, agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik,” ujar Figo.
Terkait perkara Suryanto Gao, Figo menyampaikan bahwa DPRD meminta BKSDA dan Gakkum agar mempertimbangkan aspirasi masyarakat untuk membebaskan warga yang tersangkut perkara tersebut serta mencabut status tersangka Suryanto Gao. Menurutnya, penyelesaian persoalan perlu memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan mengedepankan pendekatan yang lebih humanis.
Ia juga menilai penyelesaian melalui mekanisme hukum adat serta pendekatan restorative justice perlu menjadi pertimbangan, dengan tetap memperhatikan pemulihan fungsi lingkungan.
“Kami minta dikedepankan penyelesaian administratif dan restoratif pemulihan fungsi lingkungan ketimbang penerapan sanksi pidana. Karena proses penegakan hukum pidana yang menetapkan warga setempat sebagai tersangka ini sudah menimbulkan keresahan sosial dan potensi gangguan keamanan wilayah di sekitar Desa Sungai Bening,” katanya.
Selain itu, DPRD mendorong BKSDA melakukan peninjauan kembali terhadap peta kawasan TWA yang mencakup wilayah permukiman dan kebun masyarakat. Figo menekankan pentingnya kejelasan batas kawasan melalui pemasangan tanda tapal batas yang dapat diketahui dan diakses masyarakat, disertai sosialisasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
DPRD juga meminta BKSDA berkoordinasi dengan kementerian terkait dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan sebagai bahan dalam proses perubahan kawasan. BKSDA diharapkan turut memberikan pendampingan terhadap usulan revisi kawasan hutan yang disampaikan masyarakat bersama pemerintah daerah.
Sementara itu, kepada pemerintah daerah, DPRD mendorong pembentukan tim khusus yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat untuk mengawal proses pemetaan serta usulan revisi kawasan hutan di Kecamatan Sajingan Besar. DPRD juga mengusulkan agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat kembali dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
“Kami minta dibentuk tim khusus untuk pemetaan hutan di Sajingan Besar ini. Momentum ini harus menjadi wadah berharga untuk menyelamatkan hutan kita, sekaligus menjaga masyarakat,” tegas Figo.
Melalui koordinasi tersebut, DPRD Sambas berharap terbangun sinergi antara pemerintah daerah, BKSDA, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mencari solusi atas persoalan TWA Sungai Bening. Dengan demikian, kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta kelestarian kawasan hutan dapat berjalan beriringan. ***
