KETAPANG, JEJARING KALBAR — Aliansi Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Ketapang menyampaikan enam tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, serta kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Bupati Ketapang Alexander Wilyo di Kantor Bupati Ketapang, Rabu (14/10/2026).
Perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Ketapang, Fahrul, menyampaikan tuntutan agar pemerintah daerah menjelaskan langkah penanganan kelangkaan BBM dan antrean panjang di SPBU, memperbarui informasi sebaran titik panas secara berkala, serta membuka perkembangan penggunaan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp20 miliar untuk penanganan karhutla. Mereka juga meminta jaminan pemeriksaan kesehatan bagi petugas dan relawan pemadam kebakaran serta penguatan mitigasi karhutla dan kelangkaan BBM. Menurut Fahrul, tanggung jawab penyelesaian persoalan daerah berada pada seluruh jajaran pemerintah, termasuk bupati dan wakil bupati.
Aliansi yang terdiri dari HMI, PMII, GMNI, PMKRI, GP Ansor, Pemuda Katolik, IPNU, IPPNU, serta sejumlah BEM itu menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Mereka turut menyoroti antrean kendaraan di SPBU yang disebut mengular hingga berkilo-kilometer. Ketua HMI Cabang Ketapang mempertanyakan langkah konkret pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut. Menanggapi aspirasi itu, Alexander Wilyo menyatakan terbuka terhadap kritik dan masukan dari mahasiswa maupun masyarakat.
“Saya bukan pemimpin yang antikritik. Saya terbuka dengan saran dan masukan dari seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Terkait karhutla dan kabut asap, Alexander menjelaskan bahwa penanganan di lapangan terkendala keterbatasan peralatan, lokasi kebakaran yang jauh, serta medan yang sulit dijangkau. Pemerintah daerah juga telah meminta pelaksanaan modifikasi cuaca sejak Agustus, tetapi upaya tersebut belum efektif mendatangkan hujan di wilayah yang membutuhkan. Pemkab, lanjutnya, menginstruksikan seluruh desa membentuk Masyarakat Peduli Api dengan melibatkan kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Pemerintah juga merencanakan pengadaan peralatan melalui Banpres, termasuk lima unit mobil pemadam kebakaran. Untuk mengurangi dampak kabut asap, Pemkab menyiapkan obat-obatan, vitamin, dan masker, serta menyatakan pelayanan kesehatan bagi penderita ISPA dan relawan karhutla digratiskan.
Sementara itu, mengenai kelangkaan BBM, Alexander mengakui pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung menetapkan kuota maupun mengatur distribusi BBM. Pemkab, kata dia, terus mendorong penambahan kuota dan pemerataan pasokan dari terminal BBM atau Jobber ke seluruh SPBU. Pemerintah juga mendorong pengoperasian Pertashop serta mengizinkan pengecer menjual Pertamax dengan harga wajar untuk membantu mengurai antrean. Audiensi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa dan pemuda untuk meminta penjelasan atas persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat, sekaligus mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi dan tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan. *** (Yoga)
