KETAPANG, JEJARING KALBAR— Pemerintah Kabupaten Ketapang tetap mewaspadai perkembangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meski status tanggap darurat telah berakhir pada 1 Oktober 2026. Kewaspadaan ditingkatkan menyusul kembali memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang, Yunifar Purwanto, mengatakan berakhirnya status tanggap darurat bukan berarti pemantauan dan penanganan karhutla dihentikan.
“Status tanggap darurat karhutla bukan dicabut, tetapi sudah berakhir pada 1 Oktober kemarin. Sekarang kita berproses pada status pascapemulihan, tetapi ini akan kita evaluasi terus,” kata Yunifar.
Menurut Yunifar, kondisi sebelumnya sempat membaik setelah sejumlah wilayah diguyur hujan dan aktivitas sekolah kembali berjalan normal. Namun, kondisi udara kini kembali menunjukkan penurunan.
“Ini selesai, dibuktikan dengan anak-anak mulai bersekolah minggu lalu. Berarti situasinya sudah membaik. Sebelumnya juga sempat turun hujan. Walaupun saat ini situasinya kembali memburuk,” ujarnya.
Pemkab Ketapang membuka kemungkinan menggelar rapat teknis kembali apabila kondisi terus memburuk dalam satu hingga dua hari ke depan. Rapat tersebut akan melibatkan sejumlah instansi terkait untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data sebelum menentukan langkah penanganan berikutnya.
“Tidak menutup kemungkinan, karena kita kan sekarang pascapemulihan. Jika satu sampai dua hari ke depan situasi memburuk, mungkin Senin kita akan menggelar rapat teknis lagi,” katanya.
Yunifar menyebut BPBD bersama tim terkait masih melakukan monitoring dan evaluasi di wilayah utara dan selatan Ketapang. Petugas juga masih menemukan sejumlah titik api kecil dan melakukan pemadaman untuk mencegah kebakaran meluas.
“Tim kita yang berada di utara dan selatan masih melakukan monev. Bahkan masih ada pemadaman spot-spot api kecil,” ungkapnya.
Selain itu, BPBD juga menugaskan tim menyisir wilayah yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Tengah (Kalteng). Hasil pemantauan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam rapat teknis untuk menentukan status dan langkah penanganan karhutla selanjutnya.
“Kita akan mengumpulkan data, termasuk dari BMKG, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya. Data itu yang menjadi dasar untuk memutuskan status ke depan,” pungkas Yunifar. *** (Yoga)
