KETAPANG, JEJARING KALBAR — Bupati Ketapang Alexander Wilyo mendesak Pertamina membenahi distribusi dan mempertahankan, bahkan menambah, kuota bahan bakar minyak (BBM) menyusul antrean kendaraan yang kembali mengular di sejumlah SPBU di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Alexander mengatakan, antrean BBM salah satunya dipicu hambatan teknis dalam pengiriman dari depo Pertamina. Ia meminta kendala tersebut segera diatasi agar pasokan ke SPBU kembali lancar dan kebutuhan masyarakat tidak terganggu.
“Kebutuhan BBM kita terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat harus diimbangi dengan pasokan BBM yang cukup,” ujar Alexander, Kamis (8/10/2026).
Ia menegaskan, kuota BBM Ketapang tidak boleh dikurangi. Sebaliknya, penambahan kuota perlu dipertimbangkan dengan melihat pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan mobilitas masyarakat. Permintaan itu, kata dia, telah disampaikan langsung kepada Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) beberapa bulan lalu.
Selain memastikan pasokan, Alexander meminta distribusi BBM dari depo ke SPBU dibenahi. Ia juga menyoroti kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan yang belum memiliki SPBU, terutama kawasan tertinggal, terdepan, terluar, dan terpencil (3T).
Di tingkat SPBU, ia meminta penyaluran BBM dilakukan secara proporsional, dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik. Pengelola juga diminta mencegah penimbunan, mengantisipasi penyalahgunaan BBM, serta memastikan harga jual sesuai ketentuan pemerintah.
Pemkab Ketapang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas SPBU. Alexander mengaku telah berkoordinasi dengan Kapolres untuk menertibkan antrean agar tetap kondusif dan tidak dimanfaatkan pihak tertentu.
Meski pengaturan kuota dan tata kelola BBM menjadi kewenangan pemerintah pusat bersama instansi terkait dan Pertamina, Alexander menegaskan pemerintah daerah akan terus mendorong perbaikan pasokan. Ia berharap ketersediaan BBM di Ketapang terjaga sehingga aktivitas ekonomi dan pelayanan publik tidak terganggu. (Yoga)
