KETAPANG, JEJARING KALBAR – Pemerintah Kabupaten Ketapang memperkuat penanganan kekeringan ekstrem dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Bupati Ketapang Alexander Wilyo meminta seluruh unsur, termasuk perusahaan perkebunan, pertambangan dan kehutanan, turun langsung membantu penanganan di lapangan.
Permintaan itu disampaikan Alexander saat memimpin Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Kekeringan dan Bencana Asap Akibat Karhutla di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Selasa (22/9/2026).
Dalam rakor tersebut disampaikan bahwa Ketapang telah mengalami periode tanpa hujan hingga 83 hari. Kondisi itu menyebabkan kekeringan semakin parah dan turut memperbesar risiko kebakaran serta kesulitan masyarakat mendapatkan air bersih.
“Ketapang sudah mengalami kekeringan ekstrem karena sudah tidak mendapatkan hujan selama 83 hari. Pemerintah sudah berupaya dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk dapat memberikan bantuan berupa modifikasi cuaca,” ujar Alexander.
Namun, upaya modifikasi cuaca masih menghadapi kendala karena ketersediaan bibit awan di wilayah Ketapang sangat terbatas. Hujan yang turun di sejumlah kecamatan juga dinilai belum cukup untuk mengatasi dampak kekeringan.
Alexander meminta penanganan tidak hanya mengandalkan pemerintah daerah dan aparat. TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa hingga perusahaan diminta memperkuat upaya pemadaman serta pencegahan Karhutla.
“Saya harapkan kepada seluruh unsur untuk terjun bersama dan menanggulangi bersama bencana ini, baik itu TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni dan juga perusahaan yang ada di Kabupaten Ketapang,” tegasnya.
Ia secara khusus meminta perusahaan perkebunan, pertambangan dan kehutanan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk membantu penanganan Karhutla. Menurutnya, dampak bencana dirasakan bersama sehingga penanganannya juga membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
“Saya meminta kepada seluruh perusahaan, baik itu perkebunan, pertambangan dan kehutanan, saya harapkan bisa membantu bencana ini karena kita semua ikut terdampak. Saya harap semua perusahaan ikut terjun langsung memadamkan api yang ada dan harus membantu,” ujarnya.
Selain pemadaman, Alexander meminta camat dan kepala desa memperkuat pencegahan dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Warga diingatkan tidak melakukan pembakaran sampah maupun aktivitas lain yang berpotensi memicu kebakaran di tengah kondisi cuaca kering.
Dari sisi penegakan hukum, Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama mengatakan penyelidikan terhadap laporan Karhutla masih berjalan. Penanganan dilakukan Polres Ketapang bersama Polda Kalimantan Barat.
“Polres Ketapang sudah melaksanakan penyelidikan terkait laporan Karhutla dan sampai saat ini tim dari Polda Kalbar dan dibantu oleh Polres Ketapang terus-menerus melaksanakan penegakan hukum terhadap Karhutla ini,” katanya.
Polres Ketapang juga terlibat bersama TNI, BPBD dan Manggala Agni dalam pemadaman di sejumlah titik. Upaya penyediaan sumber air turut dilakukan melalui pembangunan sumur bor untuk mendukung kebutuhan air bersih masyarakat sekaligus membantu pemadaman di lapangan.
Sementara itu, Kajari Ketapang Ricky Febriandi mengungkapkan terdapat sejumlah laporan dugaan pembakaran hutan dan lahan yang telah ditangani aparat penegak hukum. Ia menyebut terdapat sembilan orang dan 18 korporasi yang dilaporkan dalam perkara tersebut.
“Dari aparat penegak hukum, dari pelaporan yang sudah masuk ke kantor kami, pelaku pembakaran sudah ada sembilan orang dan untuk korporasi sebanyak 18,” ungkap Ricky.
Ricky menegaskan proses penegakan hukum akan terus berjalan, termasuk terhadap perkara yang melibatkan korporasi. Jika dalam proses hukum ditemukan pelanggaran dan pihak terkait dinyatakan bertanggung jawab, proses hukum maupun sanksi administratif dapat diterapkan sesuai ketentuan.
“Penegakan hukum ini tidak hanya di atas kertas, namun harus dilaksanakan dengan nyata,” tegasnya.
Ketua DPRD Ketapang H. Achmad Sholeh turut mendorong keterlibatan perusahaan dalam penanganan Karhutla. Ia meminta perusahaan yang hadir dalam rakor tidak berhenti pada pembahasan, tetapi segera melakukan aksi di lapangan.
“Ketapang ini titik hotspot-nya terbesar dan paling banyak di wilayah Kalbar. Saya harapkan seluruh perusahaan yang hadir di sini jangan hanya mendengar saja, akan tetapi harus bertindak dan aksi,” tegasnya.
Achmad Sholeh mengatakan masyarakat di sejumlah wilayah Ketapang kini menghadapi dampak ganda berupa Karhutla, kabut asap, kekeringan dan keterbatasan air bersih. Karena itu, ia juga meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ikut memperkuat penanganan, terutama melalui dukungan anggaran dan fasilitas tanggap darurat.
“Seharusnya Gubernur Kalimantan Barat juga harus ikut andil dalam penyelesaian ini, di mana Karhutla yang terbesar di Kabupaten Ketapang. Selain bantuan Presiden, saya harap Bapak Gubernur harus bisa memberikan dana bantuan untuk tanggap darurat ini,” katanya.
Rakor tersebut dihadiri Ketua DPRD Ketapang H. Achmad Sholeh, Kajari Ketapang Ricky Febriandi, Danlanal Ketapang Letkol Laut (P) Avif Hidayaturahman, Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama, Danyon TP 832 PA Letkol Inf Sidik Purnomo, Sekda Ketapang Repalianto, Kepala BPBD Ketapang Yunifar Purwantoro, jajaran kepala OPD, BMKG Ketapang, perwakilan perusahaan serta para camat se-Kabupaten Ketapang. *** (Yoga)
