KETAPANG, JEJARING KALBAR – Bupati Ketapang Alexander Wilyo meminta pengawasan distribusi LPG 3 kilogram dan bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite, diperketat untuk memastikan pasokan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan di lapangan.
Penegasan itu disampaikan Alexander saat memimpin Apel Gabungan Pemerintah Kabupaten Ketapang di halaman Kantor Bupati Ketapang, Jumat (17/7/2026), yang diikuti Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, serta jajaran ASN.
Bupati mengatakan LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Karena itu, ia meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM bersama instansi terkait terus melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak (sidak) ke pangkalan maupun pengecer.
“Sidak jangan berhenti. Kita harus memastikan LPG 3 kilogram benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Pemerintah harus hadir melindungi masyarakat,” tegas Alexander.
Ia juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar tidak menggunakan LPG bersubsidi apabila masih mampu membeli tabung nonsubsidi.
“Jangan sampai kita justru mengambil hak masyarakat yang memang berhak menerima subsidi,” ujarnya.
Selain LPG, Alexander turut menyoroti distribusi Pertalite yang beberapa waktu lalu sempat mengalami keterlambatan pasokan. Menurutnya, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Pertamina dan diketahui gangguan terjadi akibat terganggunya pasokan dari terminal BBM induk sehingga berdampak pada sejumlah SPBU di Kabupaten Ketapang.
Meski kewenangan pemerintah daerah terhadap distribusi BBM terbatas, Alexander menegaskan Pemkab Ketapang akan terus mengawal ketersediaan pasokan serta mengawasi agar tidak terjadi penjualan Pertalite di atas harga yang telah ditetapkan.
“Walaupun kewenangan pemerintah daerah terhadap BBM terbatas, kita tidak boleh menutup mata. Kita tetap harus hadir menjaga kepentingan masyarakat,” katanya.
Dalam apel tersebut, Alexander juga mengingatkan seluruh ASN agar bekerja secara profesional, disiplin, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan seluruh jajaran pemerintah, mulai dari perangkat daerah, camat hingga kepala desa, harus memperkuat sinergi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Apel gabungan yang rutin digelar setiap tanggal 17 itu juga dimanfaatkan sebagai sarana konsolidasi dan koordinasi antaraparatur guna memperkuat soliditas dalam mendukung pembangunan Kabupaten Ketapang. *** (Yoga)
