MEMPAWAH, JEJARING KALBAR – Pemadaman listrik yang masih kerap terjadi di Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, dikeluhkan para pelaku usaha karena dinilai menghambat operasional dan menyebabkan kerugian. Selain menghentikan aktivitas usaha, pemadaman yang terjadi tanpa informasi yang memadai membuat pelaku usaha kesulitan melakukan antisipasi.
Salah seorang pelaku usaha di Sungai Pinyuh, Boni, mengatakan usahanya sangat bergantung pada pasokan listrik. Setiap kali listrik padam, aktivitas operasional terhenti sehingga pelayanan kepada pelanggan terganggu dan pendapatan ikut terdampak.
“Kami sangat terganggu dengan seringnya pemadaman listrik. Usaha yang kami jalankan bergantung pada listrik, sehingga ketika listrik padam, aktivitas usaha ikut terhenti,” kata Boni.
Menurutnya, kondisi tersebut semakin memberatkan karena pemadaman sering terjadi tanpa pemberitahuan yang jelas. Akibatnya, pelaku usaha tidak memiliki waktu untuk menyiapkan langkah antisipasi guna mengurangi potensi kerugian.
“Seharusnya ada pemberitahuan resmi dari pihak PLN sebelum dilakukan pemadaman. Jangan hanya melalui pamflet yang beredar di media sosial, karena tidak semua masyarakat melihat atau menerima informasi tersebut,” ujarnya.
Boni berharap PLN dapat lebih transparan dalam menyampaikan informasi mengenai jadwal maupun penyebab pemadaman. Informasi tersebut, menurutnya, perlu disampaikan melalui berbagai kanal komunikasi resmi agar mudah diakses masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang sangat bergantung pada pasokan listrik.
Ia menilai penyampaian informasi yang cepat dan jelas akan membantu pelaku usaha mengatur operasional, mengurangi potensi kerugian, serta menjaga pelayanan kepada pelanggan.
Sementara itu, General Manager PLN UID Kalbar, Maria G. I. Gunawan, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. PLN menargetkan pasokan listrik kembali normal pada 11 Juli 2026 setelah proses perbaikan pembangkit selesai.
Kepada wartawan Maria menjelaskan, saat ini perbaikan pembangkit yang mengalami gangguan telah mencapai sekitar 55 persen. Pembangkit tersebut ditargetkan kembali beroperasi pada 11 Juli 2026 sehingga mampu menambah pasokan daya ke sistem kelistrikan Kalimantan Barat.
Ia menegaskan, pemadaman bukan disebabkan kekurangan batu bara maupun energi primer. Gangguan terjadi akibat kebocoran pipa boiler pada pembangkit berkapasitas 100 MW yang mengharuskan unit tersebut dihentikan sementara untuk mencegah kerusakan lebih parah. Di saat yang sama, sejumlah pembangkit lain juga sedang menjalani pemeliharaan sehingga PLN terpaksa menerapkan pemadaman bergilir untuk menjaga keandalan sistem. *** (Bung Ranie)
