SAMBAS, JEJARING KALBAR – Kepala Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (PPKH) Kabupaten Sambas, Hendy Wijaya, menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan lintas sektor dalam mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Kalimantan Barat.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti kegiatan konsultasi dan pemantapan substansi Program Enhancing Policy Coherence for a Sustainable Blue Economy in Indonesia (PolCoh) yang didanai Global Environment Facility (GEF-8) di Pontianak. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penyelarasan kebijakan ekonomi biru melalui penyusunan dan pemanfaatan Neraca Sumber Daya Laut (NSDL).
Hendy mengatakan, Kabupaten Sambas memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan yang perlu didukung oleh kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
“Melalui kegiatan ini, kami dapat menyampaikan berbagai kondisi dan tantangan yang dihadapi daerah, sekaligus menyelaraskan program pembangunan perikanan dan kelautan dengan arah kebijakan ekonomi biru nasional,” ujarnya.
Menurut Hendy, keberhasilan pengembangan ekonomi biru tidak hanya bergantung pada sektor perikanan, tetapi juga membutuhkan dukungan tata ruang, konservasi lingkungan, investasi, serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha.
Ia menilai forum tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mengatasi berbagai persoalan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut yang selama ini kerap bersinggungan dengan kepentingan sektor lain.
“Sinkronisasi kebijakan menjadi kunci agar pengelolaan sumber daya laut dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan konflik pemanfaatan ruang. Dengan demikian, manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat, namun kelestarian lingkungan tetap terjaga,” katanya.
Hendy juga menyambut baik rencana penyusunan aksi prioritas tingkat provinsi yang dihasilkan melalui kegiatan tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah siap memberikan dukungan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung penyusunan kebijakan berbasis kondisi riil di lapangan.
“Kami berharap hasil pertemuan ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang mampu memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, termasuk di Kabupaten Sambas,” pungkasnya.
Kegiatan konsultasi Program GEF-8 PolCoh yang berlangsung pada 2–3 Juni 2026 di Pontianak itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk menyusun rencana aksi prioritas penguatan ekonomi biru di Kalimantan Barat. ***
