MEMPAWAH, JEJARING KALBAR – Fraksi Hanura dan Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Mempawah mendorong Pemerintah Kabupaten Mempawah memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dorongan itu disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu.
Juru Bicara Fraksi Hanura Persatuan Pembangunan, Choirussaib, mengatakan struktur pendapatan daerah masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat sehingga perlu upaya serius untuk meningkatkan kontribusi PAD.
“Realisasi pendapatan daerah memang mencapai 97,66 persen dari target. Namun struktur pendapatan masih sangat didominasi pendapatan transfer yang mencapai lebih dari Rp880 miliar, sedangkan PAD hanya sekitar Rp179 miliar. Kondisi ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Mempawah masih perlu ditingkatkan,” kata Saib sapaan akrabnya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan PAD, di antaranya melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan pelayanan perpajakan daerah, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan potensi ekonomi lokal.
“Fraksi Hanura Persatuan Pembangunan menilai langkah tersebut penting agar ketergantungan terhadap dana transfer dapat dikurangi sekaligus memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri,” ujarnya.
Selain menyoroti PAD, Saib juga meminta pemerintah daerah meningkatkan kualitas belanja modal yang pada 2025 baru terealisasi 82,21 persen dari target. Belanja modal dinilai menjadi instrumen penting dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan pelayanan publik.
Saib mengatakan, Fraksi Hanura Persatuan Pembangunan juga mengingatkan keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. *** (Bung Ranie)
