MEMPAWAH, JEJARING KALBAR – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Mempawah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan yang diminta menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mempawah.
Pandangan umum Fraksi Golkar disampaikan juru bicara Edi Cingkong dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Mempawah, Kamis (2/7/2026) kemarin.
Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga didorong melakukan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola pendapatan agar seluruh potensi PAD dapat tergali dan dipertanggungjawabkan secara maksimal.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Edi Cingkong, menegaskan peningkatan pendapatan daerah harus mampu mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Mempawah.
“Kami meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap OPD pengelola agar potensi PAD, baik potensi riil maupun potensi yang masih dapat dikembangkan, benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan pendapatan daerah juga harus mampu menunjang dan mengoptimalkan pembangunan daerah ke depan,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah Kabupaten Mempawah diminta memperkuat sistem transparansi berbasis digital, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menyampaikan laporan kinerja yang lebih komunikatif dan akuntabel.
Kendati memberikan sejumlah masukan, Fraksi Golkar tetap memberikan persetujuan agar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dilanjutkan ke pembahasan berikutnya dengan harapan seluruh saran dan evaluasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah. *** (Bung Ranie)
