DPRD Mempawah Mulai Bahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025
MEMPAWAH – DPRD Kabupaten Mempawah mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 melalui rapat paripurna yang digelar pada Senin (22/6/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Safruddin Asra, mengatakan pembahasan Raperda tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Pembahasan pertanggungjawaban APBD merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. DPRD akan mencermati seluruh laporan yang disampaikan pemerintah daerah agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel,” ujar Safruddin.
Dalam rapat paripurna perdana, Bupati Mempawah menyampaikan penjelasan terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, DPRD akan melaksanakan serangkaian agenda pembahasan, mulai dari pandangan umum fraksi, tanggapan pemerintah daerah, rapat komisi hingga pembahasan bersama badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah.
Safruddin menegaskan DPRD berkomitmen menjalankan pembahasan secara objektif dan profesional demi menghasilkan keputusan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Mempawah.
“Kami berharap proses pembahasan dapat berjalan lancar dengan mengedepankan semangat kemitraan antara legislatif dan eksekutif. Tujuannya adalah memastikan setiap program dan anggaran yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dijadwalkan berlangsung hingga awal Juli 2026 dan akan berakhir dengan pengambilan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
