SAMBAS, JEJARING KALBAR – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sambas yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi predikat WTP kedelapan kali secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan Pemkab Sambas.
Menurut Figo, capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Kami mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Sambas atas raihan opini WTP yang kedelapan kali berturut-turut. Ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi karena menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya, Senin (25/5/2026).
Kendati demikian, Figo menegaskan bahwa keberhasilan memperoleh opini WTP harus diiringi dengan efektivitas penggunaan anggaran dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di daerah.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dinilai dari kepatuhan administrasi, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Pengelolaan keuangan daerah harus sejalan antara input dan outcome-nya. Anggaran yang telah dialokasikan harus mampu menghasilkan program yang benar-benar berdampak, menyelesaikan permasalahan daerah, serta menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Figo.
Ia juga mengingatkan bahwa opini WTP bukan berarti seluruh pengelolaan keuangan telah sempurna. Karena itu, setiap temuan dan rekomendasi yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah.
“Walaupun meraih WTP, temuan-temuan BPK yang masih ada harus segera ditindaklanjuti. Rekomendasi yang diberikan harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah ke depan,” tegasnya.
Figo menilai tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Karena itu, DPRD Sambas akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pengelolaan anggaran tidak hanya memenuhi aspek administrasi dan kepatuhan, tetapi juga memberikan hasil nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“DPRD mendukung upaya pemerintah daerah mempertahankan WTP, namun yang lebih penting adalah bagaimana setiap anggaran yang dikelola dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan setiap catatan BPK dapat diselesaikan dengan baik,” pungkasnya. ***
