MEMPAWAH, JEJARING KALBAR – Pemerintah Kabupaten Mempawah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Capaian tersebut menandai keberhasilan Pemkab Mempawah mempertahankan opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah selama satu dekade berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Aula Utama Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat, Pontianak, Senin (25/5/2026).
Dokumen LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat, Sri Haryati, kepada kepala daerah kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat, termasuk Bupati Mempawah, Erlina.
Bupati Erlina menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang dinilai konsisten menjaga kualitas pengelolaan keuangan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Menurutnya, raihan WTP ke-10 secara beruntun merupakan hasil kerja bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, Kabupaten Mempawah kembali memperoleh opini WTP. Ini merupakan buah dari komitmen seluruh perangkat daerah dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan secara profesional,” ujarnya.
Erlina menegaskan, opini WTP tidak hanya menjadi indikator tertib administrasi keuangan, tetapi juga harus menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan penyerahan LHP turut dihadiri para bupati dan wali kota, pimpinan DPRD, sekretaris daerah, serta inspektur dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. *** (Bung Ranie)
