MEMPAWAH, JEJARING KALBAR – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Mempawah meminta Pemerintah Kabupaten Mempawah mencari solusi agar warga miskin tetap mendapatkan jaminan kesehatan dan tidak terkendala saat mengakses layanan rumah sakit.
Permintaan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, M. Vebrianto, dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD Mempawah beberapa waktu lalu.
Menurut Vebrianto, masih terdapat masyarakat miskin yang tidak berani berobat ke rumah sakit karena tidak memiliki biaya maupun jaminan kesehatan. Bahkan, kondisi tersebut disebut menyebabkan sebagian warga tidak memperoleh penanganan medis hingga meninggal dunia.
Fraksi PDIP menilai, persoalan itu terjadi karena masih adanya warga yang memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan maupun kepesertaan yang dinonaktifkan oleh pemerintah pusat akibat perubahan data desil atau tingkat kesejahteraan.
Karena itu, fraksi PDIP meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
“Pemerintah daerah dapat mencarikan solusi dan memperhatikan jaminan kesehatan bagi warga miskin dengan lebih mempertimbangkan kondisi perekonomian keluarga,” kata Vebrianto. *** (Bung Ranie)
