SAMBAS, JEJARING KALBAR – Skema penyaluran BBM khusus nelayan di Kecamatan Selakau akhirnya diperjelas lewat rapat koordinasi yang digelar di SPBUN 68.794.004 Kuala Selakau, 13 April 2026. Sejumlah aturan teknis disepakati untuk memastikan distribusi berjalan lebih tertib.
Rapat tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari nelayan, pengelola SPBUN hingga instansi terkait. Fokus utama pembahasan adalah menghindari potensi penyimpangan sekaligus memastikan BBM benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak.
Dalam kesepakatan itu, penyaluran BBM dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni pembelian langsung oleh nelayan atau melalui koordinator. Namun, mekanisme koordinator harus dilengkapi dengan surat kuasa sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Sekretaris Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas, Junihardy, menegaskan bahwa pengawasan menjadi kunci utama dalam sistem yang telah disepakati tersebut. “Penyaluran BBM ini harus benar-benar tepat sasaran dan tidak boleh melenceng dari peruntukannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap nelayan juga diwajibkan membawa surat rekomendasi saat melakukan pembelian BBM. Hal ini menjadi salah satu instrumen kontrol untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan.
“Kita ingin semua proses ini transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada celah untuk penyalahgunaan,” tegas Junihardy.
Dengan adanya pengawasan bersama dari berbagai pihak, ia berharap distribusi BBM nelayan di Selakau dapat berjalan lebih tertib, merata, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir. ***
