SAMBAS, JEJARING KALBAR – Persoalan distribusi BBM bersubsidi di SPBUN Selakau kembali mengemuka. Komisi II DPRD Kabupaten Sambas menggelar rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Sambas, Sehan Abdul Rahman, guna membedah berbagai kendala yang dihadapi nelayan. Sejumlah keluhan mencuat, terutama terkait akses BBM yang dinilai belum sepenuhnya merata.
Dalam forum itu, Komisi II menekankan pentingnya perbaikan sistem distribusi agar lebih transparan dan tepat sasaran. Pengawasan yang lemah dinilai menjadi salah satu faktor munculnya persoalan di lapangan.
Sekretaris Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas, Junihardy, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membenahi tata kelola penyaluran BBM subsidi. “Kami ingin memastikan BBM bersubsidi ini benar-benar sampai ke nelayan yang berhak dan tidak disalahgunakan,” ujarnya.
Ia menyebut, pihaknya terus mendorong penerapan mekanisme distribusi yang lebih tertib, termasuk melalui penguatan administrasi dan pengawasan di lapangan. Hal ini penting untuk menutup celah penyimpangan.
“Penyaluran harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Kita juga mendorong keterlibatan semua pihak agar pengawasan berjalan maksimal,” tegasnya.
Melalui rapat kerja ini, DPRD bersama pemerintah daerah berharap ada solusi konkret untuk memperbaiki distribusi BBM di SPBUN Selakau. Dengan langkah yang tepat, kebutuhan nelayan terhadap BBM diharapkan dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan. ***
