SINGKAWANG, JEJARING KALBAR – Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC SBMI) Kabupaten Sambas menggelar Seminar Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bertema “Menjadi Pekerja Migran Indonesia yang Baik dan Etis” di Hotel Dayang Resort, Jalan Pasir Panjang KM 5, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung pukul 08.30 hingga 15.00 WIB tersebut dihadiri para camat dan lurah se-Kota Singkawang, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mahasiswa, serta sejumlah undangan lainnya.
Seminar ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan PMI, mulai dari prosedur keberangkatan, kelengkapan dokumen keimigrasian, hingga pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Sejumlah narasumber dari berbagai instansi turut memberikan materi, di antaranya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat, Satres PPA/PPO Polda Kalbar, BP3MI Kalbar, serta LBH Rakha Singkawang. Materi yang dibahas meliputi dokumen perjalanan, pemeriksaan keimigrasian, pencegahan dan penanganan TPPO, serta kebijakan perlindungan PMI.
Dalam pemaparannya, Herry Pranowo, SE., M.Si., selaku Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, menjelaskan bahwa keimigrasian memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara, termasuk mengawasi lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta memberikan pelayanan dokumen perjalanan bagi masyarakat.
Ia menegaskan, paspor merupakan dokumen resmi yang wajib dimiliki warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Calon PMI juga harus memahami persyaratan visa dan dokumen perjalanan lainnya sesuai tujuan serta ketentuan negara yang dituju.
“Dokumen perjalanan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan diperuntukkan bagi seseorang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri atau antarnegara. Bagi calon pekerja migran, dokumen ini sangat penting,” jelas Herry.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dokumen perjalanan Republik Indonesia terdiri atas paspor dan surat perjalanan laksana paspor. Herry juga memaparkan bahwa paspor elektronik memiliki masa berlaku lima dan sepuluh tahun sesuai kategori pemohon. Khusus calon PMI, paspor diberikan dengan masa berlaku lima tahun.
Bahkan, calon PMI yang pertama kali mengajukan paspor berpeluang memperoleh pembebasan biaya pembuatan paspor atau tarif nol rupiah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan, termasuk ketentuan dokumen identitas dari BP2MI.
Terkait persyaratan pengajuan paspor, ia menjelaskan terdapat perbedaan dokumen bagi calon PMI yang berangkat secara mandiri maupun melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) resmi. Bagi calon PMI mandiri, persyaratan di antaranya KTP, kartu keluarga, akta kelahiran atau buku nikah, surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja, surat penerimaan kerja dari perusahaan di luar negeri, serta perjanjian kerja dan dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
Herry juga mengingatkan masyarakat agar memberikan keterangan yang benar mengenai tujuan perjalanan ketika mengajukan paspor maupun menjalani pemeriksaan keimigrasian. Ia menyoroti praktik calon pekerja migran yang mengaku hendak berwisata atau berkunjung ke luar negeri, tetapi justru bekerja setelah tiba di negara tujuan.
“Kalau ingin bekerja, sampaikan bahwa ingin bekerja. Jangan ketika ditanya justru mengatakan hanya ingin berkunjung. Ketika terjadi permasalahan, masyarakat sendiri yang akan mengalami kesulitan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia, Rano, mengatakan seminar tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi, aman, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, pemahaman tersebut diperlukan agar masyarakat terhindar dari praktik perekrutan ilegal, penipuan, hingga berbagai bentuk eksploitasi terhadap pekerja migran.
Melalui kegiatan ini, DPC SBMI Sambas berharap terbangun sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga terkait, dan masyarakat dalam memperkuat pencegahan TPPO serta mewujudkan perlindungan pekerja migran Indonesia yang lebih baik. *** (Mumul)
