SAMBAS, JEJARING KALBAR, – Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sambas, Hermanto, menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengatasi persoalan sampah di daerah. Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas yang digelar di Kabupaten Sambas, Senin (11/8/2025).
Menurut Hermanto, selama ini pengelolaan sampah di Sambas lebih berfokus pada hilir, seperti pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), penyediaan armada, tenaga pengangkut, dan biaya operasional. Kabupaten Sambas memiliki empat TPA, yaitu di Sorat, Salatiga, Jawai, dan Teluk Keramat yang melayani 16 kecamatan.
“Selama ini kita kurang memperhatikan hulunya, yaitu sumber sampah itu sendiri. Lebih dari 61% sampah berasal dari rumah tangga. Kalau ini tidak diselesaikan, kita akan terus menghadapi persoalan yang sama,” ujar Hermanto.
Hermanto mengungkapkan, TPA Sorat yang sudah beroperasi sejak 2012 kini hampir penuh. Pengelolaan sampah di lokasi tersebut dilakukan dengan cara penimbunan, yang memakan biaya sekitar Rp3,7 juta per hari. Sementara di lokasi lain, masih ada yang menggunakan metode pembakaran, yang tidak dianjurkan dari sisi kesehatan.
Meski begitu, Ia bersyukur Sambas menjadi satu-satunya daerah yang tidak mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena sejak 2012 telah menerapkan metode penimbunan sampah.
Untuk mengatasi masalah di hulu, DLH Sambas kini menggagas program pengelolaan sampah berbasis komunitas. Program ini mengajak masyarakat membentuk kelompok pengelola sampah di tingkat desa dan kecamatan.
“Ini dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Peran camat dan desa sangat penting dalam membentuk komunitas pengelola sampah,” tegas Hermanto.
Terakhir, Hermanto berharap, dengan kolaborasi dan tanpa bergantung pada pembiayaan APBD serta pengelolaan sampah berbasis komunitas dapat berjalan efektif.
“Mudah-mudahan apa yang kita canangkan hari ini bisa terlaksana dengan baik. Kita perlu peran semua pihak,” pungkas Hermanto.*** (Sera)
