SAMBAS, JEJARING KALBAR, –Tokoh perempuan Dayak Kecamatan Subah sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Melani Astuti, secara tegas menolak rencana program transmigrasi baru yang tengah dirancang pemerintah pusat untuk wilayah Kalimantan, termasuk Kabupaten Sambas.
“Secara pribadi saya sangat menolak transmigrasi luar,” ujar Melani, Rabu 16 Juli 2025. Ia menilai, Kabupaten Sambas belum siap menerima pendatang baru melalui program transmigrasi, terutama dari luar daerah, mengingat masih banyak persoalan lama yang belum terselesaikan.
Melani mencontohkan beberapa program sebelumnya seperti LU Sabung, Transmigrasi Sebunga, dan KTM Subah yang masih menyisakan berbagai permasalahan. Ia menyoroti ketimpangan antara warga lokal dan transmigran, di mana masyarakat asli Sambas justru merasa terpinggirkan di tanah mereka sendiri.
Menurutnya, warga Sambas hingga kini masih banyak yang hidup dalam kondisi tidak sejahtera. Banyak dari mereka terpaksa merantau ke luar negeri karena kesulitan mendapatkan pekerjaan, tidak memiliki lahan usaha, maupun rumah layak. Hal ini memperlihatkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat lokal pun belum sepenuhnya terpenuhi.
“Sementara itu, masyarakat transmigran sebelumnya diberi lahan gratis, rumah gratis, dan pesangon selama enam bulan. Namun kenyataannya, banyak dari mereka yang malah menjual fasilitas tersebut dan kembali ke daerah asal, sementara warga lokal hanya bisa gigit jari,” tegasnya.
Melani pun menyerukan agar masyarakat Sambas bersatu untuk menolak rencana transmigrasi baru, selama kesejahteraan penduduk lokal belum terwujud. Ia bahkan menyarankan agar jika pemerintah tetap memaksakan program ini, maka prioritasnya harus diberikan kepada masyarakat lokal yang belum memiliki lahan, rumah, maupun pekerjaan.
“Kalau pun pemerintah masih memaksakan transmigrasi masuk, kita paksakan juga transmigrasi lokal. Dalam arti, orang-orang kita yang belum mapan, sudah punya keluarga, tapi tidak punya pekerjaan dan lahan usaha, itu yang wajib di transmigrasikan,” tegas Melani. ***
