JEJARING KALBAR, –Sutarmidji, calon Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) nomor urut 1, mendorong seluruh pegawai honorer di Kalbar untuk memanfaatkan peluang menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia mengimbau para honorer agar mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi seleksi, sehingga dapat lolos dalam penerimaan yang dibuka tahun ini.
“Tahun ini ada 20.791 formasi PPPK yang dibuka untuk Kalbar. Formasi ini mencakup tiga sektor utama: guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis,” ungkap Midji, sapaan akrabnya.
Ia memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah membuka formasi dalam jumlah besar. Kabupaten Sanggau dan Sekadau, misalnya, masing-masing menyediakan 3.478 formasi, sedangkan Kapuas Hulu membuka 2.865 formasi. Untuk tingkat provinsi, terdapat 1.519 formasi PPPK yang tersedia.
Dukungan untuk Pemda
Sutarmidji juga mendorong pemerintah kabupaten/kota agar tidak ragu mengusulkan seluruh pegawai honorer untuk diangkat menjadi PPPK. Ia menjelaskan bahwa pembiayaan gaji PPPK awalnya ditanggung oleh APBN, meskipun pada tahun berikutnya sebagian dialokasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
“Tidak perlu takut mengusulkan. Gaji PPPK sudah diatur, dan beban pemda hanya untuk setengah tahun pertama di 2025. Ini peluang besar bagi para honorer untuk mendapatkan kepastian status,” tegasnya.
Persiapan Maksimal untuk Seleksi
Sutarmidji mengingatkan bahwa para pegawai honorer harus serius mempersiapkan diri untuk seleksi. Menurutnya, kegagalan dalam seleksi tahun ini bisa berdampak pada ketidakpastian aturan di masa depan.
“Jangan sampai tidak lulus. Aturan untuk honorer ke depannya mungkin berubah. Jadi fokuslah untuk lulus seleksi, karena ini kesempatan untuk menjadi bagian resmi dari pemerintah, tanpa lagi mempermasalahkan perbedaan antara PPPK dan ASN,” pesannya.
Prioritas untuk Honorer
Ia juga berharap pegawai honorer tetap menjadi prioritas dalam perekrutan PPPK. Dengan adanya tiga kelompok formasi—guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis—ia optimis seluruh pegawai honorer di Kalbar bisa mendapatkan tempat yang sesuai.
“Yang penting sekarang adalah mengakomodasi honorer agar tercatat resmi sebagai pegawai pemerintah. Semoga semua bisa terwujud dengan baik,” pungkas Sutarmidji.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian status bagi pegawai honorer dan mendukung pelayanan publik yang lebih baik di Kalimantan Barat. ***
