SAMBAS, JEJARING KALBAR, – Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) menyatakan siap bergabung dalam gelombang aksi perlawanan mahasiswa yang tengah merebak di berbagai daerah di Indonesia.
KMKS menyoroti isu nasional terkait tunjangan DPR yang dinilai berlebihan serta kebijakan perampasan aset, sekaligus mengaitkannya dengan sejumlah persoalan krusial di Kabupaten Sambas, Sabtu (30/8/2025).
Ketua Umum KMKS, Azwar Abu Bakar, menegaskan bahwa momentum perlawanan mahasiswa kini tengah bergema di seluruh Indonesia. Menurutnya pihak KMKS memiliki alasan kuat untuk turun langsung ke jalan.
“Di pusat, rakyat dicekik oleh tunjangan DPR yang berlebihan dan ancaman perampasan aset. Di daerah, kami di Sambas menghadapi nasib tenaga kerja honorer yang digantung tanpa kepastian, serta APBD yang tidak berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Kepala Bidang Aksi dan Advokasi KMKS, Aguswendri, menambahkan bahwa perlawanan mahasiswa harus dilakukan secara kolektif. Untuk itu, menurutnya Mahasiswa Sambas tidak bisa bergerak sendiri.
“Mahasiswa Sambas tidak bisa berdiri sendiri. Kami satu suara dengan mahasiswa di berbagai daerah, dari Jakarta hingga ujung timur Indonesia, untuk menghentikan ketidakadilan,” tegasnya.
Saat ini gelombang aksi mahasiswa di berbagai kota besar saat ini menyoroti dua isu utama, yakni tunjangan DPR yang dianggap membebani rakyat serta kebijakan perampasan aset yang dinilai rawan penyalahgunaan.
Selain itu, sikap represif aparat kepolisian dalam mengawal aksi protes juga dikecam, menyusul laporan intimidasi, pembubaran paksa, hingga tindak kekerasan terhadap mahasiswa di sejumlah daerah.
Persoalan nasional itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi di daerah. Di Sambas, mahasiswa menyoroti problem tenaga kerja honorer dan PPPK yang hingga kini belum mendapat kepastian, terutama ribuan guru yang terdampak regulasi baru ASN.
Banyak yang terancam kehilangan pekerjaan dan masa depan. Selain itu, alokasi anggaran dalam APBD juga dinilai bermasalah karena tidak transparan, tumpang tindih, serta tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
Terakhir, Azwar juga menegaskan bahwa kemungkinan aksi mahasiswa di Kabupaten Sambas tidak bisa dihindari jika keresahan publik terus diabaikan.
“Semua bergantung pada bagaimana pemerintah pusat maupun daerah merespons. Jika suara rakyat terus diabaikan, gejolak di Sambas hanya tinggal menunggu waktu,” pungkas Azwar. *** (Sera)
