SAMBAS, JEJARING KALBAR, – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sambas, Anwari, menyampaikan bahwa pihaknya belum bisa memberikan keterangan pasti terkait belum diusulkannya skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu ke pemerintah pusat, Jumat (29/8/2025).
Menurut Anwari, hingga kini DPRD Sambas belum menerima informasi resmi mengenai alasan pemerintah daerah belum mengajukan usulan tersebut.
“Saya belum menanyakan langsung kepada Pemerintah Daerah, jadi untuk saat ini masih agak sulit memberikan jawaban. Tidak bisa juga mengada-ada,” ujarnya.
Anwari juga menegaskan, pihaknya akan menunggu hasil rapat kerja bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas untuk memperoleh data dan informasi yang valid.
“Intinya, dalam waktu dekat kami akan melakukan rapat koordinasi dengan Pemda terkait hal ini. Setelah itu baru bisa memberikan komentar lebih jauh,” tambahnya. *** (Sera)
