SAMBAS, JEJARING KALBAR,– Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas melakukan konsultasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Barat terkait kondisi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sambas yang terancam tutup akibat kekurangan tenaga pendidik.
Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Mardani diterima langsung oleh Kabid SMK Drs. Samsuni, Kabid GTK, serta Kabid SMA beserta jajaran di ruang Tut Wuri Handayani, Disdikbud Provinsi Kalbar, Kamis (11/9/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV menyampaikan keprihatinan atas minimnya tenaga guru di SLB Negeri Sambas. Padahal, sekolah ini telah berdiri sejak 2005 dan saat ini menampung 112 siswa dengan kebutuhan khusus, baik fisik maupun mental.
“Jumlah guru yang ada saat ini tidak sebanding dengan kebutuhan. Idealnya, satu guru menangani 5–6 siswa. Namun karena keterbatasan tenaga pendidik, pelayanan pendidikan belum berjalan optimal,” jelas Mardani.
Ia menambahkan, sulitnya mencari guru bersertifikat khusus SLB menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, minat calon pendidik untuk mengambil jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) di perguruan tinggi juga masih rendah.
Komisi IV mendorong Pemkab Sambas bersama Disdikbud Kalbar untuk membuka formasi CPNS maupun PPPK bagi guru SLB. Mereka juga meminta adanya beasiswa bagi putra-putri daerah yang ingin melanjutkan studi pada program Pendidikan Luar Biasa di sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Negeri Jakarta, Universitas Andalas, UPI Bandung, maupun kampus lain yang memiliki program studi tersebut.
“Kekhawatiran kami, jika guru honorer di SLB Sambas lulus seleksi PPPK, kemungkinan besar mereka akan ditempatkan di sekolah lain sesuai jurusannya, sebab saat ini tidak ada satupun guru honorer di SLB yang berlatar belakang lulusan PLB,” tegas Mardani.
Ia berharap pemerintah daerah bersama Disdikbud Provinsi Kalbar segera mengambil langkah konkret agar SLB Negeri Sambas tidak tutup dan anak-anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Sambas tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak. ***
