KETAPANG, JEJARING KALBAR, – Pemerintah Kabupaten Ketapang mulai mempersiapkan proses penerimaan siswa baru tingkat SD dan SMP tahun ajaran 2026/2027 dengan menekankan pentingnya pengawasan ketat serta pelaksanaan yang transparan.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto, saat memimpin Rapat Pembentukan Panitia Daerah Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang digelar di Ruang Rapat Bupati Ketapang, Selasa (10/3/2026).
Dalam arahannya, Repalianto mengatakan bahwa proses penerimaan siswa baru hampir setiap tahun selalu memunculkan persoalan di tengah masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat untuk lebih serius dalam mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan sesuai aturan.
“Setiap tahun kita selalu mendengar berbagai cerita dan laporan terkait penerimaan siswa baru. Sistemnya mungkin sudah bagus, tetapi pelaksanaannya di sekolah-sekolah tetap perlu diawasi dengan baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, aturan dan sistem penerimaan sebenarnya telah disusun dengan cukup jelas. Namun, dalam praktik di lapangan masih kerap muncul berbagai persoalan yang memicu keluhan masyarakat.
Untuk itu, pemerintah daerah membentuk panitia penerimaan siswa baru di tingkat kabupaten yang tidak hanya bertugas menyiapkan pelaksanaan, tetapi juga melakukan pengawasan selama proses berlangsung hingga tahap evaluasi.
Menurut Repalianto, selama ini setelah petunjuk teknis diterbitkan, pelaksanaan penerimaan siswa baru sering kali sepenuhnya diserahkan kepada panitia di masing-masing sekolah tanpa pengawasan yang cukup dari pemerintah daerah. Padahal, pengawasan dari tim kabupaten dinilai penting agar pelaksanaan tetap berjalan sesuai aturan serta mencegah potensi penyimpangan.
“Tugas panitia bukan hanya menyiapkan prosesnya, tetapi juga memastikan pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan aturan yang ada,” jelasnya.
Repalianto juga mengingatkan bahwa saat ini masyarakat semakin aktif memantau berbagai kebijakan pemerintah, termasuk melalui media sosial maupun pemberitaan di media massa. Kondisi tersebut menuntut seluruh pihak yang terlibat dalam penerimaan siswa baru untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritas agar tidak menimbulkan polemik.
“Sekarang semuanya terbuka. Masyarakat bisa dengan mudah memberikan komentar dan menyampaikan keluhan. Karena itu kita harus benar-benar memastikan proses ini berjalan sesuai aturan,” katanya.
Ia menegaskan, tujuan utama dari pengaturan penerimaan siswa baru adalah memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan pendidikan secara adil, transparan, dan nyaman.
“Jangan sampai kita membuat masalah di kemudian hari yang akhirnya berdampak pada siswa. Mereka yang paling dirugikan jika proses ini tidak berjalan dengan baik,” tegasnya. *** (Yoga)
