SAMBAS, JEJARING KALBAR, – Forum Tenaga Honorer Pendidikan (FTHP) Kabupaten Sambas resmi menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jumat (22/8/2025).
Sekretaris FTHP Kabupaten Sambas, Dulhadi, mengungkapkan kondisi tenaga honorer di daerah khususnya Kabupaten Sambas kini semakin memprihatinkan.
Pihaknya telah menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari rekrutmen PPPK yang jauh dari kebutuhan daerah, keterlambatan pencairan tunjangan profesi, hingga ketiadaan perlindungan hukum dan jaminan sosial yang layak.
“Bahkan guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik justru kehilangan hak menerima honor dari BOSP, sehingga praktis tidak memiliki gaji pokok,” tegas Dulhadi.
Dulhadi juga menekankan bahwa perjuangan tenaga honorer bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi menyangkut keberlangsungan pendidikan di Sambas.
“Kalau kondisi ini dibiarkan, jangan salahkan tenaga honorer jika semangat mereka menurun. Padahal, kami ini garda terdepan mendidik generasi penerus bangsa,” tambah Dulhadi.
FTHP memperingatkan, tanpa langkah konkret, kekosongan tenaga pendidik di Kabupaten Sambas akan semakin meluas. Data menunjukkan, sejak 2023 hingga 2026 lebih dari seribu guru akan memasuki masa pensiun, sementara rekrutmen PPPK masih belum mencukupi kebutuhan nyata.
Terakhir, FTHP Kabupaten Sambas mendesak pemerintah segera menyusun regulasi khusus terkait tenaga honorer, membuka formasi PPPK untuk tenaga kependidikan, serta memberikan jaminan sosial dan kesehatan.
“Kami berharap aspirasi ini tidak hanya dicatat, tapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata,” pungkas Dulhadi.*** (Sera)
