MEMPAWAH, JEJARINGKALBAR, – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 menjadi ajang konsolidasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong percepatan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026), dan diikuti sekitar 4.487 peserta dari seluruh Indonesia. Peserta terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Rakornas secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, serta unsur TNI dan Polri sebagai narasumber dalam sejumlah sesi pembahasan strategis.
Sejumlah program prioritas Presiden menjadi fokus utama Rakornas, mulai dari kebijakan ekonomi, investasi, dan energi, hingga program berbasis kerakyatan seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, serta Program Makan Bergizi Gratis.
Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Safruddin Asra, yang turut menghadiri Rakornas bersama Bupati Mempawah Erlina dan Forkopimda, menilai forum tersebut memiliki peran penting dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah.
Menurut Safruddin, Rakornas memberi ruang bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami secara menyeluruh arah kebijakan serta prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah menjadi kunci agar program nasional dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran di daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD memiliki peran strategis dalam mengawal keberhasilan program nasional melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dengan peran tersebut, DPRD diharapkan mampu memastikan kebijakan dan anggaran daerah selaras dengan program prioritas Presiden.
Safruddin menambahkan, sejumlah program nasional yang dibahas dalam Rakornas dinilai relevan dengan kondisi dan potensi Kabupaten Mempawah, sehingga membutuhkan dukungan dan kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif daerah.
“DPRD Mempawah siap mendukung dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan program nasional, tentu dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan potensi lokal,” tegasnya.
Ia berharap, Rakornas ini dapat memperkuat koordinasi lintas pemerintahan sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. *** (Bung Ranie)
