JEJARING KALBAR, –Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 02, Ria Norsan, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran untuk mencegah korupsi. Hal ini disampaikan dalam sesi doorstop usai Debat Publik ke-3 Pilgub Kalbar, Senin (18/11/2024).
Menurut Norsan, pengelolaan anggaran daerah memerlukan tiga langkah utama: perencanaan (planning), penganggaran (budgeting), dan pengawasan (controlling).
“Perencanaan harus dilakukan secara matang dengan pendekatan bottom-up planning. Ini berarti kebutuhan masyarakat di tingkat bawah harus menjadi prioritas sebelum diusulkan ke tingkat atas,” jelasnya.
Alokasi Anggaran yang Adil
Norsan juga menyoroti perlunya keadilan dalam pengalokasian anggaran. Ia mengkritik distribusi anggaran yang tidak proporsional, seperti pembangunan jalan di Ketapang yang seharusnya mendapatkan alokasi 24 persen, namun hanya menerima 5 persen. Sebaliknya, Kota Pontianak yang seharusnya mendapat 0,6 persen malah memperoleh 3 persen.
“Anggaran harus sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Jangan sampai daerah yang membutuhkan lebih banyak justru mendapat lebih sedikit. Semua harus dilakukan secara adil agar masyarakat merasakan manfaatnya,” tegas Norsan.
Pengawasan Ketat
Langkah terakhir adalah pengawasan yang ketat untuk memastikan anggaran dijalankan sesuai rencana. “Pengawasan sangat penting untuk mencegah penyimpangan, seperti praktik mark-up anggaran. Ini harus menjadi perhatian serius agar dana publik digunakan secara bertanggung jawab,” lanjutnya.
Komitmen Tata Kelola Baik
Dengan langkah-langkah tersebut, Ria Norsan optimis bahwa tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas dapat tercapai. “Kami berkomitmen menghadirkan pemerintahan bersih dan transparan sebagai upaya nyata mencegah korupsi di Kalimantan Barat,” tutupnya.
Komitmen ini menjadi salah satu agenda utama kampanye Ria Norsan untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah yang selama ini menjadi sorotan. Pendekatan ini diharapkan dapat menghadirkan perubahan nyata dalam pengelolaan anggaran dan menjawab kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat.***
