JEJARING KALBAR, –Pilkada 2024 di Kabupaten Sambas mencatatkan tingkat partisipasi pemilih yang memprihatinkan, hanya mencapai 64,69 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT). Angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan Pilkada 2020 dan menyoroti semakin banyaknya warga yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau golput.
Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklihparmas) KPU Sambas, Aan Sumantri, mengungkapkan bahwa penurunan partisipasi ini menjadi tantangan besar bagi demokrasi lokal, terutama dalam memastikan legitimasi hasil Pilkada.
“Jika dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya, partisipasi kali ini memang menurun. Sayangnya, ini bukan hanya terjadi di Sambas, tetapi juga di daerah lain di Kalimantan Barat,” ujar Aan.
Aan menjelaskan, salah satu faktor utama rendahnya partisipasi adalah distribusi surat pemberitahuan (C6) yang belum maksimal. Berdasarkan data KPU, hanya 83 persen surat yang berhasil disampaikan kepada pemilih.
“C6 tidak terdistribusi ini menandakan pemilih memang tidak ada di tempat. Bukan penyebab orang tidak tahu kapan dan di man dia memilih,” jelasnya.
Di samping itu, faktor lainnya adalah minimnya antusiasme masyarakat terhadap kandidat, ketidakpuasan terhadap pemerintahan sebelumnya, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya Pilkada.
Dari total DPT sebanyak 458.025 orang, pemilih laki-laki yang hadir berjumlah 130.607, sementara pemilih perempuan lebih banyak, yakni 165.915. Meski demikian, angka suara sah hanya mencapai 289.242, dengan 7.280 suara dinyatakan tidak sah.
“Pemilih perempuan cenderung lebih banyak menggunakan hak pilih dibandingkan laki-laki. Namun, secara keseluruhan angka partisipasi ini masih jauh dari target yang diharapkan,” tambah Aan.
Penurunan partisipasi ini memunculkan berbagai spekulasi, salah satunya adalah sinyal ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses politik. Menurut Aan, hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi semua pihak.
“Golput bukan hanya soal keengganan memilih, tetapi juga mencerminkan ada masalah mendasar, seperti kurangnya sosialisasi atau ketidakpuasan masyarakat terhadap pilihan yang ada,” ujarnya.
Untuk meningkatkan partisipasi di masa mendatang, Aan menyarankan perlunya peningkatan distribusi informasi dan sosialisasi pemilu. Langkah ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, agar warga lebih sadar akan pentingnya menggunakan hak pilih mereka.
“Pilkada adalah kesempatan masyarakat menentukan arah pembangunan daerah. Kami berharap, evaluasi mendalam dilakukan agar partisipasi di pemilu berikutnya bisa meningkat,” tutup Aan. ***
Catatan Redaksi:
Kutipan dalam paragraf ke lima dalam berita ini sudah direvisi. Sebelumnya, memuat pernyataan Aan tentang rendahnya partisipasi pemilih karena C6 tidak sampai ke pemilih sehingga mereka tidak tahu kapan dan di mana harus memilih.
