SAMBAS, JEJARING KALBAR – Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H. Abu Bakar, S.Pd.I, menyambut positif pelaksanaan Sosialisasi Perhutanan Sosial dan Integrated Area Development (IAD) di Kabupaten Sambas. Kegiatan ini dinilainya sebagai momentum penting untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kelestarian hutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Abu Bakar saat menghadiri sosialisasi yang difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Pantura Jaya Sambas, Kamis (5/2/2026).
Menurut Abu Bakar, program perhutanan sosial bukan sekadar agenda lingkungan, tetapi memiliki nilai strategis dalam membuka akses kelola lahan secara legal bagi masyarakat sekitar hutan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan warga.
“Perhutanan sosial ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola lahan secara sah, meningkatkan pendapatan, dan pada saat yang sama menjaga kelestarian hutan. Ini potensi besar bagi masyarakat Sambas,” tegasnya.
Ia menekankan, akses yang diberikan kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial harus berdampak nyata dan berkelanjutan, bukan hanya berhenti pada konsep atau administrasi semata.
“Yang terpenting, akses kelola ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Harus berdampak langsung pada penguatan ekonomi dan pembangunan desa,” ujarnya.
Abu Bakar juga menyoroti tingginya semangat masyarakat Sambas dalam memanfaatkan lahan, khususnya untuk sektor perkebunan dan usaha produktif lainnya. Karena itu, ia menilai integrasi program perhutanan sosial dengan pendekatan lintas sektor seperti IAD menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan di daerah.
“Kalau perhutanan sosial dipadukan dengan pendekatan lintas sektor, hasilnya akan lebih maksimal. Bukan hanya menjaga hutan, tapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta masyarakat terus diperkuat agar program perhutanan sosial benar-benar menjadi solusi nyata bagi pembangunan Sambas yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan sosial. ***
