SAMBAS, JEJARING KALBAR, – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas, Mardani, mendampingi Forum Tenaga Honorer Pendidikan (FTHP) Kabupaten Sambas melakukan audiensi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada Jumat (22/8/2025).
Dalam audiensi, FTHP menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi tenaga honorer pendidikan di Sambas, mulai dari rekrutmen PPPK yang tidak sebanding dengan kebutuhan daerah, keterlambatan pencairan tunjangan profesi, hingga minimnya perlindungan hukum dan jaminan sosial.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas, Mardani dalam hal ini juga menilai bahwa persoalan honorer sudah tidak bisa lagi ditunda dan hal ini bisa mempengaruhi kualitas pendidikan di Kabupaten Sambas.
“Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan rekrutmen dan honorarium. Jika dibiarkan, kualitas pendidikan di Kabupaten Sambas akan semakin merosot,” ujar Mardani.
Selanjutnya Mardani juga menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah pusat untuk memastikan keberlangsungan tenaga pendidik di daerah.
“Ribuan guru akan memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun ke depan. Jika kebutuhan tenaga pendidik tidak segera dipenuhi, Sambas akan menghadapi kekosongan guru yang serius,” tambah Mardani.*** (Sera)
