SAMBAS, JEJARING KALBAR, – Belum diajukannya usulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu oleh Pemerintah Kabupaten Sambas menjadi sorotan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS).
Ketua KMKS, Azwar Abu Bakar, menyebutkan bahwa pengajuan 2.788 formasi PPPK paruh waktu tentu membutuhkan anggaran yang sangat besar.
“Kita tidak tahu persis apa penyebab Pemda Sambas belum mengajukan usulan PPPK paruh waktu. Namun, jika melihat kondisi saat ini, kemungkinan besar hal tersebut karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Menurut Azwar, persoalan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Ia menilai DPRD Sambas juga harus ikut bertanggung jawab.
“Kita tahu tenaga honorer di Sambas banyak yang berasal dari aspirasi anggota DPRD. Jika ditotal, jumlahnya bisa ratusan orang,” ungkapnya.
Karena itu, Azwar meminta DPRD Sambas menunjukkan kepedulian di tengah situasi sulit ini.
“Pemkab Sambas memang harus segera mengusulkan PPPK paruh waktu. Namun, untuk membiayainya, DPRD harus rela tunjangan mereka dipotong, lalu dialihkan untuk gaji PPPK paruh waktu,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut akan menjadi sikap terpuji, terutama di tengah citra DPR yang sedang menurun akibat kenaikan gaji mereka, sementara kondisi ekonomi rakyat justru kian sulit. ***
