SAMBAS, JEJARING KALBAR, – Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Abu Bakar menghadiri rapat koordinasi penanggulangan pencemaran Sungai Sambas yang digelar di Aula Rangkaya, Kantor Bupati Bengkayang.
Rapat ini diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Kalimantan Barat dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bengkayang, Kamis (31/7/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Dinas LHK dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Dinas PU Bengkayang, Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, jajaran Polres dan Kodim Bengkayang, para camat dan kepala desa dari wilayah terdampak, serta undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Abu Bakar menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari konsultasi yang sebelumnya dilakukan DPRD Sambas ke Dinas LHK Provinsi Kalbar.
Abu Bakar mengatakan kehadiran DPRD Kabupaten Sambas, merupakan bentuk kepedulian terhadap pencemaran air Sungai Sambas yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Alhamdulillah, kita bisa hadir di Kantor Bupati Bengkayang ini untuk silaturahmi dan koordinasi, sekaligus mencari solusi atas permasalahan pencemaran air Sungai Sambas,” ujarnya.
Ia juga mendorong percepatan proses perizinan Pertambangan Rakyat (IPR) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ke Kementerian ESDM Republik Indonesia sebagai salah satu langkah konkret untuk mengurangi dampak pencemaran.
“Sinergi dan kolaborasi lintas daerah akan sangat membantu mempercepat terbitnya IPR dan WPR dari Menteri ESDM. Jika izin ini sudah keluar, kita optimis permasalahan lingkungan bisa ditekan,” ungkapnya.
Terkait dampak pencemaran terhadap kesehatan warga, Abu Bakar menegaskan bahwa Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten akan melakukan pemeriksaan kesehatan serta pengobatan di wilayah terdampak.
Selain itu, kebutuhan air bersih masyarakat juga menjadi perhatian serius dengan mendorong partisipasi perusahaan di sekitar lokasi terdampak serta pembangunan sumur bor di daerah rawan pencemaran.
“Kolaborasi semua elemen sangat dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat. Kita harap ke depan, di daerah-daerah rawan pencemaran, bisa dibangun sumur bor sebagai alternatif ketersediaan air bersih,” pungkasnya.*** (Sera)
