JEJARINGKALBAR.ID -Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 1, Didi Haryono melakukan silaturahmi dan sosialisasi dalam kegiatan Konsolidasi Pilkada yang digelar DPD Partai Golkar Kapuas Hulu yang dipusatkan di Kecamatan Semitau belum lama ini.
Acara yang dihadiri ratusan kader Golkar dan masyarakat perwakilan dari berbagai kecamatan di Kapuas Hulu itu diisi dengan diskusi tentang berbagai isu penting. Salah satu topik utama yang dibahas adalah Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam pertemuan ini, seorang warga bertanya kepada Bang Didi (Didi Haryono) soal praktik membuka ladang dengan cara membakar. Menanggapi pertanyaan tersebut, pendamping Sutarmidji di Pilgub Kalbar 2024 ini menjelaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar diperbolehkan, asalkan mengikuti aturan yang berlaku.
“Silakan berladang, tidak ada yang melarang. Waktu saya jadi Kapolda, larangan karhutla muncul karena pelanggaran terhadap aturan, dan tindakan diambil setelah melalui mekanisme seperti imbauan dan teguran, bukan langsung tangkap,” kata Didi.
Didi juga menjelaskan bahwa Pemprov Kalbar sendiri telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur pembukaan lahan berbasis kearifan lokal. Perda ini, memberikan kepastian hukum bagi para petani untuk membuka lahan dengan cara tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Meski demikian, Didi juga mengingatkan kepada masyarakat yang hadir tentang bahaya karhutlah yang dapat menimbulkan beberapa dampak diantaranya merusak ekosistem hingga menimbulkan polusi udara, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan.
“Hutan di Kapuas Hulu ini bapak ibu, sangat penting karena merupakan salah satu sumber oksigen terbesar,” ujar Didi.
Selain soal karhutla, Didi juga menyinggung soal bahaya dan dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat PETI. Meski demikian, Ia akan memberikan dukungan penuh bagi warga Kapuas Hulu untuk mendapatkan izin tambang legal.
“PETI itu tidak boleh karena menggunakan merkuri, yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kapuas Hulu menjadi contoh kabupaten pertama yang diizinkan sebagai wilayah tambang rakyat,” jelas mantan Kapolda Kalbar ini.
Didi pun berbagi cerita mengenai peran aktifnya selama menjadi Kapolda Kalbar dalam membantu masyarakat untuk memperjuangkan wilayah tambang rakyat legal di Kapuas Hulu.
“Waktu saya Kapolda, saya mengupayakan Kapuas Hulu jadi wilayah percontohan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Alhamdulillah, itu berhasil,” tutur Didi.
Dalam kesempatan itu turut hadir Ketua DPD Partai Golkar Kapuas Hulu, Kuswandi, Calon Wakil Bupati Kapuas Hulu yang diusung Partai Golkar Oktavianus Wawa yang berpasangan dengan Wahyudi Hidayat. Hadir pula Wakil Ketua Tim Pemenangan Pilkada Partai Golkar Kalbar, Heri Mustamin.*** (Rilis)
