SAMBAS, JEJARING KALBAR – Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sambas melakukan konsultasi ke Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove (BPEGM) di Kota Pontianak, Rabu (14/1/2026). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sinergi pengelolaan hutan mangrove, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Sambas.
Rombongan Komisi II DPRD Sambas diterima langsung oleh Kepala BPEGM beserta jajaran di kantor balai. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai isu strategis, mulai dari kebijakan pengelolaan mangrove, program rehabilitasi ekosistem, hingga upaya menjaga keberlanjutan kawasan gambut dan mangrove.
Komisi II DPRD Sambas menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi daerah, terutama terkait perlindungan kawasan mangrove, pemanfaatan yang ramah lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan pesisir.
Anggota dewan menilai, pengelolaan mangrove tidak hanya soal menjaga lingkungan, tetapi juga berkaitan langsung dengan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir, mitigasi abrasi, serta keberlanjutan sumber daya perikanan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPEGM Kota Pontianak menyambut baik kunjungan DPRD Sambas. Pihak balai menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pemerintah daerah dan DPRD melalui pendampingan teknis, pembinaan masyarakat, serta kerja sama lintas sektor dalam menjaga kelestarian ekosistem gambut dan mangrove.
Melalui konsultasi ini, DPRD Kabupaten Sambas berharap terbangun koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga kebijakan serta program pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan selaras dan berkelanjutan.
Sinergi ini diharapkan mampu mendukung pembangunan Kabupaten Sambas yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. ***
